BOGOR— Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani dan sejumlah pejabat tinggi negara di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, pada Sabtu malam, 11 Oktober 2025.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebangsaan, membahas berbagai isu strategis yang tengah menjadi perhatian nasional.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa Presiden Prabowo secara khusus mengundang Ketua MPR RI beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk berdiskusi dan mendengarkan perkembangan terkini di tanah air.
“Malam minggu ini, Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI, Bapak Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor,” ujar Teddy.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada Presiden terkait pelaksanaan program strategis pemerintah. Masukan tersebut merupakan hasil serap aspirasi dari anggota MPR dan DPR, yang disampaikan melalui Ketua MPR sebagai bentuk kontribusi legislatif dalam memperkuat arah kebijakan nasional.
“Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR / DPR yang disampaikan melalui Ketua,” imbuh Teddy.
Lebih lanjut, Teddy menegaskan pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang erat antara lembaga legislatif dan eksekutif. Menurutnya, sinergi yang kuat akan menjadi kunci dalam memastikan program pembangunan menyentuh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau secara optimal.
“Kolaborasi yang baik dan konsisten antara Legislatif dengan Eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Pertemuan malam itu dinilai sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat fondasi pemerintahan yang inklusif, responsif, serta berorientasi pada kepentingan rakyat. Dialog antarlembaga negara seperti ini menjadi bagian penting dalam memastikan arah pembangunan tetap berada di jalur yang tepat dan berkelanjutan.(*)
