Pilkada Tertutup Dinilai Tak Menjamin Kepala Daerah Berkualitas

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Prof. Asrinaldi

JAKARTA– Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand) Prof. Asrinaldi menilai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tertutup melalui DPRD tidak otomatis menghasilkan kepala daerah yang lebih baik.

“Apakah pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan menghasilkan kepala daerah yang lebih baik? Tentu tidak ada jaminan. Karena bagaimanapun yang memutuskan pencalonan ini adalah partai politik. Jadi, partai politik sangat menentukan,” ujar Prof. Asrinaldi, Sabtu, 13 Desember 2025, lalu.

Ia menambahkan, sistem pilkada tertutup berpotensi menjauhkan masyarakat dari kepala daerah yang tidak mereka pilih secara langsung. “Tidak ada jaminan bahwa pilihan anggota DPRD akan sama dengan keinginan masyarakat. Sehingga keterwakilan yang diperankan anggota DPRD akan melemah,” katanya.

Meski begitu, Asrinaldi mengakui pilkada tertutup memiliki kelebihan, seperti pengurangan signifikan anggaran pelaksanaan serta potensi terbatasnya praktik politik uang.

Perlu Kajian Mendalam

Pernyataan Asrinaldi tersebut merespons Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian yang sebelumnya menilai sistem pilkada langsung tidak otomatis melahirkan kepala daerah sesuai harapan publik.

Menurut Asrinaldi, evaluasi sementara yang disampaikan Mendagri perlu dikaji lebih mendalam. “Barangkali perlu ada pelaksanaan pilkada asimetris dengan sejumlah kriteria. Sehingga tidak perlu seragam pelaksanaan pilkada ini,” ujarnya.

Latar Belakang

Wacana evaluasi pilkada kembali mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya sebagai salah satu dari lima tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2025.

KPK menduga Ardito menerima Rp5,75 miliar, dengan Rp5,25 miliar di antaranya digunakan untuk melunasi pinjaman bank guna kebutuhan kampanye Pilkada 2024.

Menanggapi kasus tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan pilkada langsung tidak otomatis menghasilkan kepala daerah yang baik, dan hal itu menjadi salah satu bahan evaluasi sistem yang telah berjalan selama ini.(*)

Pos terkait