Konferprov PWI Sulsel 2026: Taruhan Masa Depan, Bukan Seremonial

Gubernur Sulsel bersama H Suwardi Thahir

MAKASSAR– Pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Selatan masa bakti 2026–2031 bukan sekadar seremoni. Konferensi Provinsi yang akan dihelat Juni mendatang menjadi titik krusial penentu arah dan masa depan organisasi wartawan terbesar di Indonesia.

PWI Sulsel membutuhkan nahkoda yang tangguh, kredibel, berintegritas, dan kompeten. Ketua tidak cukup hadir sebagai simbol, tetapi harus menjadi figur teladan yang menjaga marwah organisasi sekaligus menguatkan profesionalisme wartawan.

Bacaan Lainnya

“Di tengah berbagai dinamika, pemimpin yang dibutuhkan bukan sekadar populer atau lahir karena nepotisme. PWI butuh sosok yang mampu menyatukan elemen, menghadirkan kesejukan, dan membawa organisasi kembali fokus pada penguatan profesionalisme,” tegas Anwar Sanusi, Ketua SMSI Sulsel, di hadapan awak media.

Menurutnya, tantangan organisasi ke depan tidak ringan: menjaga independensi pers, meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota, memperkuat solidaritas internal, hingga membangun kepercayaan publik terhadap organisasi profesi wartawan.

“Jujur, sekarang PWI butuh sosok ketua seperti Dr. Suwardi Thahir. Kita membutuhkan pemimpin matang, bijaksana, dan berani mengambil keputusan secara adil. Bukan Ketua boneka yang justru menyeret organisasi terpuruk,” tambah Anwar.

Suwardi Thahir disebut sebagai representasi Ketua PWI Sulsel ke depan. Dibandingkan calon lain, ia dianggap mampu menjadi pelindung anggota, membuka ruang komunikasi sehat, serta menjadikan organisasi sebagai rumah bersama, bukan arena kepentingan kelompok.

“Jika terpilih, kepemimpinan Suwardi Thahir diharapkan mengedepankan etika, transparansi, dan musyawarah, serta tidak selalu menggiring masalah ke ranah hukum. Ini harapan besar para anggota,” ujarnya.

Momentum Konferprov ini sejatinya menjadi ruang evaluasi sekaligus titik awal kebangkitan organisasi. Bukan ajang pembegalan atau upaya menghambat calon. Karena itu, para pemilik suara diingatkan untuk menggunakan hak pilih secara objektif dan penuh tanggung jawab, dengan mengedepankan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Pos terkait