PAREPARE, KILASSULAWESI– Ketua LSM Lingkar Hijau Kota Parepare, Iqbal Rahim Gani, bersama sejumlah lembaga pemerhati di Kota Parepare telah mengagendakan dua kegiatan besar dalam waktu dekat. Agenda tersebut terkait dengan bentuk kinerja serta pengelolaan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare.
Bung Kancil, panggilan akrab Iqbal Rahim Gani, menilai KPU Parepare sukses dalam melaksanakan hajatan pemilihan umum, namun gagal dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. “Anggaran hibah yang digunakan KPU dinilai sangat boros dengan kegiatan yang seremonial belaka tanpa melihat dampaknya. Bukan hanya itu, anggaran hibah yang digunakannya juga tak menunjukkan itikad baik alias semaunya,” ujarnya, Senin, 27 Januari 2025.
Dari hasil pertemuan dengan beberapa lembaga yang ada di Kota Parepare, Iqbal menyatakan bahwa mereka akan bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa sebagai wujud protes atas penggunaan uang rakyat oleh KPU Parepare.
“Selain aksi demo, kita juga akan meminta DPRD untuk memanggil sekretariat KPU sebagai pengguna anggaran untuk secara transparan dan terbuka menyampaikan penggunaan anggaran yang berasal dari APBD,” tegasnya.
Iqbal menambahkan bahwa DPRD diminta tidak tinggal diam atas berbagai dugaan pemborosan anggaran yang dilakukan KPU. “Kami berharap DPRD dapat bertindak tegas dan memastikan bahwa anggaran yang digunakan oleh KPU benar-benar sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambahnya.
Rencana aksi ini mendapat dukungan dari berbagai lembaga pemerhati di Kota Parepare yang juga prihatin dengan pengelolaan anggaran oleh KPU. Mereka berharap aksi ini dapat menjadi momentum untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik.
Iqbal juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam atas penggunaan anggaran yang dianggap boros oleh KPU Parepare. “Aparat penegak hukum perlu turut serta dalam mengawasi dan memastikan bahwa penggunaan anggaran oleh KPU sesuai dengan ketentuan dan tidak ada penyalahgunaan,” tegasnya.
Selain itu, Iqbal juga mengajak masyarakat Parepare untuk turut serta dalam aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap penggunaan anggaran daerah. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penggunaan anggaran publik agar lebih transparan dan akuntabel,” tutupnya.
Aksi unjuk rasa dan permintaan pemanggilan sekretariat KPU oleh DPRD diharapkan dapat memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mendorong perubahan dalam pengelolaan anggaran oleh KPU Parepare. Dengan demikian, diharapkan penggunaan anggaran publik dapat lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. (*)
