PANGKEP– Pernyataan kontroversial anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dari Partai Demokrat, Muh Ramli, menjadi sorotan publik. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kebijakan dirumahkannya tenaga honorer, Muh Ramli dengan lantang menyatakan bahwa dirinya tidak takut pada bupati, bahkan jika ada dua bupati sekalipun.
“Jangankan satu bupati, dua bupati saya sendiri tidak takut sama bupati. Jangan kami malu disampaikan takut sama bupati, demi Allah sedikitpun saya tidak takut bupati,” ujarnya dengan nada keras.
Pernyataan ini memicu reaksi beragam, terutama setelah video berdurasi 7 detik yang merekam momen tersebut diunggah ke akun TikTok pribadinya, @mramliofficial. Video tersebut telah ditonton ratusan kali dan menuai berbagai komentar dari netizen, mulai dari dukungan hingga kritik tajam.
Sekretaris NasDem Pangkep, Abdul Kadir Emo, turut angkat bicara. Ia menilai bahwa pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan dalam forum resmi yang dihadiri masyarakat. Ia pun menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap pernyataan Muh Ramli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dinilai tidak pantas.
Menurut Abdul Kadir, sebagai wakil rakyat, Muh Ramli seharusnya menunjukkan sikap yang lebih profesional dan menjaga etika dalam forum resmi yang dihadiri masyarakat.
“Pernyataan seperti itu tidak layak disampaikan dalam rapat resmi. Terlalu, seorang wakil rakyat menyampaikan sesuatu yang tidak mencerminkan tanggung jawabnya sebagai representasi masyarakat,” ujar Abdul Kadir dengan nada tegas.
Ia menambahkan bahwa tindakan Muh Ramli tidak hanya mencoreng citra DPRD Pangkep, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. “Sebagai wakil rakyat, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat lembaga ini. Pernyataan seperti itu hanya akan memperburuk persepsi masyarakat terhadap kita,” lanjutnya.
Abdul Kadir juga menyerukan agar DPRD Pangkep segera mengambil langkah untuk mengevaluasi perilaku anggotanya demi menjaga integritas lembaga. “Kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Tidak ada ruang untuk tindakan yang merusak kepercayaan publik,” tutupnya.
Polemik ini membuka diskusi lebih luas tentang batasan etika dalam komunikasi publik oleh pejabat negara. Apakah pernyataan Muh Ramli mencerminkan keberanian seorang wakil rakyat, atau justru menunjukkan sikap yang kurang profesional? Publik kini menunggu langkah selanjutnya dari DPRD Pangkep terkait insiden ini.(*)
