BONE–Pemda Bone mulai mendorong Ranperda susunan Organisasi Perangkat Daerah untuk dibahas di DPRD Bone.
Ranperda ini diserahkan Wakil Bupati Bone, H Andi Akmal Pasluddin bersamaan dengan ranperda RPJMD Bone melalui rapat paripurna DPRD Bone, Jumat malam 25 Juli kemarin.
Fraksi PKS DPRD Bone mendukung penuh adanya perampingan OPD.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan perampingan organisasi perangkat daerah yang sama tupoksinya, sebagai bagian dari mendukung program efisiensi anggaran bapak presiden prabowo,” ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Bone, Zaenal Takdir SM.
Fraksi PKS memandang penting dilakukan perampingan OPD.
“Selain efisiensi anggaran, pelayanan birokrasi juga akan lebih optimal,” ucapnya.
Sekedar diketahui, beberapa OPD yang rencananya akan digabung di antaranya Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disduk-KB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Selain itu, Bappeda dan Balitbangda akan dilebur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah.
Akademisi Universitas Bosowa (Unibos), Dr Ade Ferry Afrizal SH MSc juga mendukung adanya perampingan OPD.
Ia mengatakan, daerah akan maju jika birokrasinya efektif melayani. Salah satu cara mewujudkan hal tersebut lanjutnya adalah dengan perampingan OPD.
“Saya kira, OPD kita di Bone sangat gemuk. Ada beberapa dinas yang tupoksinya hampir sama yang harusnya disatukan. Seperti Perdagangan dan Dinas Perindustrian. Kemudian Dinas Peternakan dan Dinas Perikanan. Juga Bappeda dan Balitbanda serta Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Tanaman Pangan,” ucapnya.
Ia menegaskan, jika perampingan OPD bisa diwujudkan, maka bisa menghemat APBD Bone.
Selain perampingan OPD lanjut Ade Ferry, digitalisasi juga sangat penting.
Ade Ferry mendorong OPD untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Ade Ferry menegaskan, digitalisasi harusnya menjadi salah bagian penting dari strategi untuk mengefisienkan cara kerja Pemerintah Kabupaten Bone.
“Digitalisasi Birokrasi, meliputi administrasi hingga ke pengaduan masyarakat akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Namun sesuai arahan Menteri PAN-RB, digitalisasi ini bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di seluruh OPD dalam satu platform aplikasi,” tutupnya.
*
