BONE–Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Kabupaten Bone menyampaikan catatan pentingnya melalui pandangan umum fraksi terkait dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang disodorkan pemerintah daerah.
Dua ranperda tersebut masing masing, Ranperda tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah serta Ranperda tentang RPJMD.
Pandangan umum fraksi PPP dibacakan Ketua Fraksi PPP, Chairul Anam melalui rapat paripurna DPRD Bone, Sabtu 25 Juli 2025.
Hadir Wakil Bupati Bone, H Andi Akmal Pasluddin dan pejabat lingkup Pemkab Bone.
Anam menegaskan, Fraksi PPP memandang bahwa upaya pencapaian pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat Kabupaten Bone adalah tujuan utama.
Hal ini kata dia, dapat dilihat dari SDM yang mempunyai sejarah panjang dalam pembangunan dan kemajuan skala Nasional.
“Kabupaten Bone mempunyai pengalaman yang cukup panjang dalam mengelola tata Pemerintahan. Kemudian, terkait dengan RPJMD, kami melihatnya cukup baik dalam berkoordinasi antara, DPRD, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta jajaran Forkopimda. Namun demikian, ada beberapa hal penting yang
harus dibenahi antar lembaga terkait, sehingga target pendapatan daerah dapat tercapai,” jelasnya.
Fraksi PPP menekankan, dalam menyusun RPJMD, sistem perencanaan pembangunan diperlukan, untuk mengatur bagaimana dokumen
dibuat dan juga untuk melihat bagaimana aturan mengenai
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasinya.
“Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan daerah,” jelasnya.
Lebih jauh, Fraksi PPP lanjut Anam wajib memberikan pandangan dan catatan yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Bone.
Catatan pertama, terkait penguatan ekonomi Kerakyatan. “RPJMD perlu lebih fokus pada pemberdayaan UMKM dan peningkatan akses terhadap
permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di
Kabupaten Bone. Program pelatihan dan pendampingan yang
terstruktur sangat diperlukan,” jelasnya
Kemudian , tata kelola pemerintahan. Menurut Anam, Pemerintahan yang bersh, tranparan dan akuntabel menjadi kunci keberhasilan RPJMD.
“Kami juga mendorong partisipasi
publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan,” jelasnya.
Selanjutnya terkait kesejahteraan Masyarakat. “Kami mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta program perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran Sektor ini sangat penting,” pungkasnya.
Kemudian peningkatan infrastruktur. Fraksi PPP lanjutnya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Khususnya
di bidang tranportasi publik dan pengelolaan sampah.
” Program ini harus diiringi dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan kualitas dan efisiensi anggaran,” tegasnya.
Terakhir transparasi dan meritokrasi.
Fraksi PPP pada kesempatan itu
menekankan pentingnya mekanisme pengangkatan yang transparan dan berdasarkan meritokrasi. Mereka akan
menuntut adanya sistem seleksi yang kompetitif, adil dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan pribadi.
“Proses seleksi harus terdokumentasi dengan baik dan terbuka untuk pengawasan publik,” jelasnya.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi PPP juga mendorong agar ada upaya konkrit terhadap Rencana Pembangunan Jangka
menengah daerah serta Ranperda Pembentukan dan Susuna Perangkat Daerah.
“Kami juga mendorong Pemda melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengangkatan perangkat daerah, misalnya melalui mekanisme konsultasi publik atau pembentukan tim seleksi yang melibatkan
perwakilan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi proses pengangkatan,” tutupnya.
*
