PAREPARE– Sebuah video singkat berdurasi 12 detik menghebohkan warga Parepare. Dalam rekaman itu, seorang orang tua murid sekolah dasar di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Lapadde, melaporkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima anaknya ternyata berulat.
Video tersebut mulai beredar luas pada Jumat, 13 Maret 2026. “Video itu beredar siang tadi,” ujar Gustam, salah seorang jamaah Masjid Raya Parepare, yang ikut menyayangkan kegaduhan di masyarakat.
Ironisnya, ketika dikonfirmasi, Koordinator BGN Kota Parepare, Bagus Triantoro, memilih bungkam. Nomor telepon yang dihubungi hanya berdering tanpa jawaban. Sikap diam ini menambah tanda tanya publik terkait pengawasan distribusi program MBG di daerah.
Dari penelusuran Kilassulawesi, distribusi menu MBG di Kelurahan Lapadde ditangani oleh dua yayasan di bawah SPPG, yakni Adhiputra Dharma Laksana dan Berkah Ininawa Nusantara. Keduanya tercatat sebagai penyalur resmi di wilayah tersebut.
Kebijakan MBG Saat Libur Lebaran
Seperti diketahui, program MBG dipastikan tetap berjalan selama periode libur Lebaran 2026. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, pemberian ini dikhususkan bagi ibu hamil, balita, dan ibu menyusui.
Sementara MBG untuk siswa sekolah dihentikan sementara hingga masa libur berakhir. Pengiriman terakhir dilakukan pada 17 Maret dan akan dimulai lagi pada 31 Maret 2026. BGN menegaskan, penghentian hanya berlaku bagi siswa sekolah, sementara kelompok rentan tetap menerima bantuan demi memastikan pemenuhan gizi tidak terhenti.
Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, menjelaskan penyaluran MBG kepada siswa sekolah memang tidak dilakukan pada 18–24 Maret 2026 karena mengikuti jadwal libur pendidikan. Setelah masa libur Lebaran berakhir, distribusi program dipastikan kembali berjalan normal.
BGN juga menyebut terbuka terhadap saran dan kritik masyarakat, termasuk soal distribusi, kelayakan pangan, hingga nilai gizi MBG yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing daerah. Bahkan, seluruh SPPG diwajibkan membuat akun media sosial sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, serta mengunggah menu makanan, kadar gizi, dan harga secara transparan.
Publik Menunggu Respons
Kasus menu berulat di Parepare menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap kualitas MBG. Publik kini menunggu sikap tegas pemerintah daerah dan pihak terkait, agar program yang seharusnya menyehatkan anak sekolah tidak justru menimbulkan keresahan.(*)
