MAMUJU– Pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kini menjadi sorotan tajam publik. Program yang digadang-gadang sebagai solusi bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan akses listrik, justru dinilai penuh masalah mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga teknis pemasangan yang di bawah standar.
Koordinator Gerakan, Hasby Assiddik, menegaskan bahwa aspirasi ini lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja PLN dan pihak terkait dalam mengelola dana negara.
“Kami menilai pelaksanaan BPBL saat ini tidak transparan dan sangat lambat. Banyak warga yang secara syarat terpenuhi namun justru dicoret dari daftar penerima, sementara di lapangan, realisasi pemasangan hanya menjadi janji-janji kosong tanpa kepastian waktu,” tegas Hasby.
Dalam dokumen tuntutan yang dirilis, terdapat empat poin utama yang didesak rakyat:
1. Transparansi dan Keadilan Data – Audit menyeluruh terhadap data penerima agar bantuan tepat sasaran.
2. Percepatan Realisasi – Eksekusi pemasangan segera bagi warga yang telah terdaftar resmi.
3. Standardisasi Teknis – Penghentian praktik pemasangan asal-asalan yang tidak sesuai spesifikasi keamanan.
4. Pertanggungjawaban Publik – Penjelasan resmi dari pihak berwenang terkait kendala dan ketidaktepatan di lapangan.
Hasby juga melontarkan ultimatum keras: jika tuntutan tidak direspons dengan tindakan nyata, gelombang massa yang lebih besar akan digerakkan. “Listrik adalah kebutuhan dasar, bukan hak istimewa segelintir orang. Kami tidak akan tinggal diam melihat hak-hak rakyat kecil dipermainkan oleh birokrasi yang lambat dan tidak profesional,” tambahnya.
Aksi ini diharapkan menjadi pemicu evaluasi total dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terhadap mitra pelaksana di lapangan, agar program BPBL kembali pada tujuan mulianya: menerangi rumah rakyat miskin dengan adil dan merata.
