MAROS – Di tengah kerusakan fasilitas di sejumlah site, Status Global Geopark Maros Pangkep akan kembali direvalidasi oleh tim asesor dari UNESCO pada akhir Juli 2024.
Sejumlah persiapan pun telah dilakukan untuk menyambut tim asesor, mulai dari koordinasi lintas lembaga hingga pembahasan pendanaan yang dikoordinir oleh Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur selaku ketua Pokja.
“Kami akan berusaha maksimal agar status Global Geopark Maros Pangkep ini tidak terdegradasi seperti di Toba,” kata Muetazim usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Selasa (5/5/2026).
Muetazim mengakui, jika potensi degradasi status Global Geopark ini tetap ada. Namun, berdasarkan penjelasan dari pihak pengelola, ia yakin jika hal itu tidak akan terjadi.
Pasalnya, perbaikan sejumlah fasilitas di sejumlah site yang akan dikunjungi oleh tim asesor tidak membutuhkan anggaran yang terlalu besar, sehingga tetap bisa ditanggulangi dengan melibatkan pihak BUMN seperti Angkasa Pura.
“Tetap ada potensi degradasi. Tapi kami yakin itu tidak akan terjadi. Misalnya perbaikan jalan di berua itu kita taksir anggarannya 100 sampai 150 juta sudah bagus. Anggarannya kita bisa patungan juga menggunakan CSR,” terangnya.
Meski demikian, Muetazim mengaku perbaikan kerusakan sejumlah site itu hanya berskala minor atau kecil, karena keterbatasan anggaran yang diefisiensikan.
Perbaikan seperti jembatan gantung yang ada di site Pattunuang, menurutnya tidak bisa dilakukan karena membutuhkan anggaran besar dan juga waktu yang lama.
“Kalau yang di Pattunuang itu anggarannya besar dan tidak mungkin kita kerjakan dalam tempo dua bulan,” lanjutnya.
General Manager Geopark Maros Pangkep, Dedy Irfan mengatakan, anggaran proses revalidasi itu, telah ia ajukan sebesar Rp 1 miliar ke pemerintah terkait.
“Anggaran ini sudah mencakup semuanya, termasuk perbaikan beberapa site yang akan dikunjungi oleh asesor nantinya,” terang Dedy.
Senada dengan Wabup Maros, Dedy juga sangat optimis, status UNESCO Global Geopark Maros Pangkep bisa tetap dipertahankan hingga 4 tahun mendatang.
“Seluruh rekomendasi UNESCO telah kita kerjakan sejak tahun 2023. Jadi kami sangat optimis status ini akan tetap kita pertahankan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel, Andi Mirna menyebut, pihaknya telah menyiapkan anggaran hibah sebesar Rp500 juta untuk perbaikan site dan proses revalidasi tersebut.
“Iya memang banyak yang rusak fasilitasnya. Kan kita ada dana hibah dari Pemprov untuk pengelola yang nantinya dipakai untuk perbaikan sarana dan prasarana,” sebutnya.
Meski demikian, pihaknya mengaku anggaran itu sangat terbatas karena efisiensi. Pihaknyapun berharap ada anggaran lain yang bersumber dari pihak BUMN yang ada di Maros dan Pangkep.
“Yang dicukup-cukupkan saja. Makanya dananya bukan dari pemerintah saja, tapi urunan dari pihak BUMN itu tadi biar ringan,” pungkasnya.
