KILASSULAWESI.COM, PAREPARE- Usulan Partai Nasdem terkait tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Kota Parepare ditiadakan. Hal itu beralasan, dikarenakan beberapa daerah tidak mampu menyalurkan TPP secara rutin, dan banyak daerah yang gagal menyalurkannya sehingga menimbulkan persoalan baru.
Sesuai hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kapasitas 25 persen saja. Pemkot Parepare harus merogoh anggaran dana sekitar Rp 100 miliar. Selain TPP, anggaran makan minum (MaMi) ASN juga ditiadakan. Uang MaMi disebutkan tidak sesuai aturan, sehingga tidak diperkenankan untuk dianggarkan.
Sebelumnya, Fraksi Nasdem dalam pandangan akhirnya, melalui juru bicaranya, Asmawati Zainuddin mengusulkan TPP dan uang MaMi. “Fraksi Nasdem mempertanyakan tidak dianggarkannya TPP dan uang makan minum, di mana tahun sebelumnya dianggarkan,”kata Asmawati.
Hal senada juga disampaikan Ketua Fraksi Nasdem, Yasser Latief. Menurutnya, tahun anggaran 2021 sudah sepantasnya ASN lingkup Pemerintah Kota Parepare menikmati TPP seperti yang telah dinikmati daerah lain. Itu, katanya, bisa membantu pemulihan ekonomi di masa pandemik Covid-19 di Parepare. (anj/A)
