JAKARTA, KS– SETARA Institute merilis daftar kota paling toleran dan tidak toleran di Indonesia tahun 2021 dalam Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2021. Laporan ini disusun berdasarkan riset yang telah dilakukan Setara Institute terhadap 94 kota di Indonesia.
Empat kota di DKI Jakarta digabung menjadi satu. Riset ini dilakukan untuk mengetahui kondisi toleransi di 94 kota di Indonesia tersebut. Setara Institute berusaha memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawancara kebangsaan, dan inklusi.
Dalam laporan tersebut, disebutkan empat variabel dan delapan indikator yang dijadikan alat ukur kota paling toleran dan tidak toleran di Indonesia. Diantaranya, Regulasi Pemerintah Kota meliputu Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya dan kebijakan diskriminatif.
Tindakan Pemerintah berupa pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi; dan tindakan nyata terkait peristiwa. Selanjutnya, regulasi sosial yang meliputi peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.
Demografi Agama berupa Heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan. Riset menghasilkan dua daftar, yakni kota paling toleran dan tidak toleran, berdasarkan hasil skor dengan skala 1-7.
10 Kota Paling Toleran 2021:
Singkawang dengan skor akhir 6,483
Manado dengan skor akhir 6,400
Salatiga dengan skor akhir 6,367
Kupang dengan skor akhir 6,337
Tomohon dengan skor akhir 6,133
Magelang dengan skor akhir 6,020
Ambon dengan skor akhir 5,900
Bekasi dengan skor akhir 5,830
Surakarta dengan skor akhir 5,783
Kediri dengan skor akhir 5,733
10 Kota Paling Tidak Toleran
Depok dengan skor akhir 3,577
Banda Aceh dengan skor akhir 4,043
Cilegon dengan skor akhir 4,087
Pariaman dengan skor akhir 4,233
Langsa dengan skor akhir 4,363
Sabang dengan skor akhir 4,373
Padang Panjang dengan skor akhir 4,440
Padang dengan skor akhir 4,460
Pekanbaru dengan skor akhir 4,497
Makassar dengan skor akhir 4,517
Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengungkap kepemimpinan kepala daerah menjadi salah satu faktor signifikan yang membuat sebuah kota jadi toleran atau sebaliknya.
Riset yang dilakukan SETARA Institut mempertimbangkan empat variabel dengan delapan indikator sebagai tolak ukur berbasis paradigma hak konstitusional warga sesuai hak asasi manusia (HAM).
Variabel pertama adalah regulasi pemerintah dengan indikator RPJMD dan kebijakan diskriminatif. Selanjutnya adalah tindakan nyata dengan indikator pernyataan dan tindakan nyata pemerintah kota.
Kemudian, variabel ketiga Regulasi Sosial mencakup indikator peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil. Dan variabel keempat Demografi Sosial- Agama meliputi indikator heterogenitas dan inklusi sosial.(*)
