MAKASSAR, KILASSULAWESI– Kabupaten Jeneponto terus menerus menjadi daerah miskin. Bahkan masuk kategori termiskin di Sulsel. Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel per Maret 2022, ada lima daerah paling miskin di Sulsel. Kabupaten Jeneponto di urutan teratas dengan persentase 14,28 persen.
Selanjutnya, Kabupaten Pangkep dengan persentase 14,28 persen, Kabupaten Luwu Utara 13,59 persen, Kabupaten Luwu 12,52 persen, dan Kabupaten Enrekang 12,47 persen.
Khusus Jeneponto, angka kemiskinan relatif “terjaga” tiap tahun. Pada 2019, angka kemiskinan mencapai 54 ribu jiwa, 2020 sebesar 53 ribu, dan 2021 sebanyak 52 ribu. Angka persentasenya di kisaran 14 persen dari jumlah penduduk. Persentase kemiskinan Jeneponto mencapai 14,88 persen sesuai data 2019.
Angka ini melampaui rata-rata kemiskinan Sulsel 8,69 persen. Juga di atas rata-rata nasional 9,82 persen. Dengan kondisi itu, kemiskinan menjadi hal sangat krusial di daerah penghasil garam itu. Kabupaten yang dipimpin oleh Iksan Iskandar itu selalu menjadi kabupaten termiskin di Sulsel beberapa tahun belakangan.
Kepala BPS Provinsi Sulsel, Suntono mengatakan, ada beberapa komoditas yang memberikan pengaruh terbesar terhadap garis kemiskinan (GK) di Sulsel. Hal ini juga memicu tingginya angka kemiskinan. “Komoditas itu seperti beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, ikan bandeng, kue basah, dan mi instan,” katanya, kemarin. Secara umum, komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap kemiskinan di pedesaan adalah makanan. Sedangkan di perkotaan lebih dipengaruhi oleh bukan makanan. “Jika kita lihat berdasarkan data, garis kemiskinan makanan menguasai kurang lebih 75 persen dari total garis kemiskinan,” imbuh Suntono.
Terpisah, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menyikapi hal itu menyebut data dari BPS yang memasukkan Jeneponto sebagai daerah termiskin di Sulsel di tahun 2022, adalah data keliru.
Ia mengatakan, BPS hanya mengambil data tunggal, hanya sumbernya dari penerima bantuan sosial. Iksan Iskandar menganggap data didapat oleh BPS itu dari desa. Padahal warga desa di Jeneponto banyak yang mampu tetapi tetap saja diberikan bantuan. Jeneponto dianggapnya miskin lantaran BPS selama ini hanya melakukan proses penelitian lima tahun sekali. (*)
