MAKASSAR – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2027 di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/04/2026).
Kegiatan ini mengangkat tema “Transformasi Penanggulangan Kemiskinan yang Terintegrasi, Inklusif, dan Berkeadilan”, sebagai langkah memperkuat kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan.
Dalam sambutannya, Jufri Rahman menegaskan, bahwa penanggulangan kemiskinan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial. Menurutnya, diperlukan langkah menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan.
“Pendekatan penanggulangan kemiskinan tidak dapat lagi dilakukan secara parsial, tetapi harus menyeluruh, terkoordinasi lintas sektor, dan berkelanjutan sebagai agenda strategis pembangunan daerah,”ujarnya.
Ia menilai forum Musrenbang tematik ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar intervensi yang dilakukan lebih terarah dan efektif.
Upaya ini juga sejalan dengan target nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui intervensi terpadu berbasis data.
“Kami menekankan setiap kebijakan harus diarahkan pada tiga sasaran utama yakni, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendorong produktivitas ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah,”jelasnya.
Berdasarkan data BPS Sulawesi Selatan yang dirilis 5 Februari 2026, tingkat kemiskinan Sulsel tahun 2025 tercatat 7,43 persen, lebih rendah dibanding angka nasional 8,25 persen.
Angka tersebut juga turun 0,34 poin persentase dari tahun 2024 yang berada di level 7,77 persen.
“Capaian ini menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan dan memperkuat posisi provinsi ini di kawasan Indonesia Timur,”katanya.
Namun demikian, Sekda mengingatkan masih adanya ketimpangan antarwilayah yang perlu menjadi perhatian serius.
Delapan Daerah dengan Kemiskinan Tertinggi
Mengacu data BPS per 22 September 2025, delapan daerah dengan tingkat kemiskinan di atas 10 persen adalah:
-
Pangkep – 11,6%
-
Jeneponto – 11,42%
-
Luwu – 10,97%
-
Luwu Utara – 10,74%
-
Enrekang – 10,73%
-
Kepulauan Selayar – 10,61%
-
Tana Toraja – 10,54%
-
Toraja Utara – 10,05%
Lima Daerah dengan Kemiskinan Terendah
Sementara lima daerah dengan angka kemiskinan terendah yakni:
-
Kota Makassar – 4,43%
-
Kota Parepare – 4,44%
-
Sidrap – 4,91%
-
Luwu Timur – 5,79%
-
Wajo – 5,86%
Jufri meminta pemerintah kabupaten/kota melakukan identifikasi detail terhadap faktor penyebab kemiskinan di masing-masing wilayah.
Menurutnya, program penanggulangan harus berbasis data, menyasar kantong-kantong kemiskinan secara spesifik, serta memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
” Adapun langkah yang harus dilakukan seperti, integrasi program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pendidikan,peningkatan layanan kesehatan,”terangnya.
Sekda berharap Musrenbang tematik ini mampu melahirkan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel Irawan Dermayasmin Ibrahim, para Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota serta kepala Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.(*)
