Presiden Jokowi: Wisata Dalam Negeri Saja

Gubernur bersama Kapolda dan sejumlah kepala daerah di Sulsel usai mengikuti agenda kegiatan di JCC Jakarta

JAKARTA, KILASSULAWESI– Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) minta jajaran pemerintah di daerah untuk menggalakkan pariwisata dalam negeri karena Indonesia kaya akan potensi wisata. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam pengarahan kepada seluruh menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian daerah (kapolda), dan kepala kejaksaan tinggi (kajati), di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis 29 September, malam tadi. “Sekali lagi, tolong masyarakat diajak, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ajak masyarakat untuk berwisata di dalam negeri saja,” ujar Presiden.

Presiden menyebutkan, Indonesia mempunyai banyak daerah wisata yang menarik, seperti Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Toba, Raja Ampat, Bromo, Yogyakarta, Bangka Belitung, Borobudur, Jakarta, dan lain-lain.“Kenapa dalam situasi krisis global seperti ini malah berbondong-bondong ke luar negeri,” imbuhnya.

Bacaan Lainnya

Kepala Negara memandang, banyaknya masyarakat yang berwisata ke luar negeri akan berpotensi untuk memicu defisit di sektor wisata, mengingat jumlah wisatawan mancanegara yang datang juga belum meningkat. “Ini kita bisa defisit ini wisata kita, yang datang ke sini belum banyak yang ke luar malah banyak sekali. Hati-hati, devisa kita bisa lari lagi kalau caranya kita tidak rem, hati-hati,” ujarnya.

Kepada para peserta yang hadir, Presiden juga menekankan agar kunjungan ke luar negeri hendaknya mendatangkan manfaat bagi Indonesia. “Saya diundang ke luar negeri itu mungkin setahun bisa lebih dari 20 undangan, saya datang paling 2 atau 3, betul-betul saya rem, ini ada manfaat konkrit ndak sih, karena juga keluar uang kita ke luar [negeri] itu. Jadi hal-hal yang seperti itu rem, rakyat juga kita beritahu,” pungkasnya.

Presiden Jokowi

 

Kemiskinan Ekstrem

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk kerja bersama dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di tanah air. Pemerintah menargetkan kemiskinan nol persen pada tahun 2024.

“Pusat dan daerah bareng-bareng menuju ke sasaran yang kita tuju, lingkungannya digarap, air bersihnya digarap, bareng-bareng, urusan income/pendapatan semuanya digarap bareng-bareng,” ujar Presiden.

Presiden menyampaikan, data terkait kemiskinan ekstrem sudah ada dan jelas hingga berdasarkan nama dan alamat atau by name, by address sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan kepada sasaran yang tepat. “Ini sasarannya ada kok, jelas nama dan alamat, bansos [bantuan sosial ke sana arahkan, terhadap perbaikan rumah-rumah kumuh arahkan juga ke sana,” tandasnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari data Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen atau 5,8 juta jiwa.

“Untuk melakukan percepatan capaian SDGs dari 2030 menjadi 2024, diperlukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1 persen setiap tahunnya, sehingga mencapai nol persen pada tahun 2024. Untuk itu, Inpres 4/2022 menugaskan 28 kementerian/lembaga, dan seluruh pemerintah daerah mengambil langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Luhut.

Lebih lanjut, Menko Marves menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan tiga instrumen kebijakan terkait penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem 2022 hingga 2024. Kedua, ketersediaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang padan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil). “Data mencakup tingkat kesejahteraan dan karakteristik sosial ekonomi, untuk memudahkan pemerintah pusat dan daerah melakukan intervensi yang lebih akurat,” ujarnya.

Ketiga, penetapan pedoman umum pelaksanaan P3KE bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Pada kesempatan itu, Luhut juga menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mempercepat program penghapusan kemiskinan ekstrem.

“Strategi penghapusan kemiskinan ekstrem terdiri dari pengurangan beban pengeluaran dan pengurangan kantong kemiskinan, yang tengah dikawal oleh Kemenko PMK Kementerian Koordinator Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sedangkan Kemenko Perekonomian, tengah mengawal strategi peningkatan pendapatan. Semuanya ini melibatkan semua pemangku kepentingan di luar pemerintah,” ujar Luhut. Dalam acara tersebut, Presiden Jokowi secara simbolis menyerahkan data P3KE ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk digunakan sebagai data rujukan program penghapusan kemiskinan ekstrem. (*)

 

Pos terkait