LUTIM, KILASSULAWESI — Kejaksaan Negeri Luwu Timur telah meningkatkan status Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyelewengan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun Anggaran 2022 pada Kegiatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Luwu Timur dari tahap Penyelidikan menjadi Penyidikan.
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT- 157/P.4.36/Fd.1/04/2023 Kejaksaan Negeri Luwu Timur menyampaikan, bahwa Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dananya bersumberkan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2022.
Pekerjaan Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat Khusus kepada Desa,”kata Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Dr. Yadyn dalam rilis resminya ke Kilassulawesi.com.
Bahwa Bantuan Keuangan Khusus tersebut katanya digunakan untuk pembangunan desa sebesar 60% dan dialokasikan untuk lampu jalan energi PLN atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya bagi Desa paling banyak 10 (sepuluh) unit dengan harga per unit Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
Terdapat 8 Perusahaan sebagai Penyedia Jasa dalam Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dana Bantuan Keuangan Khusus Tahun Anggaran 2022 yang tersebar pada 6 Kecamatan, dari 8 Perusahaan sebagai Penyedia Jasa tersebut, salah satunya adalah CV LDP.
“Bahwa terdapat dugaan penyelewengan dalam Pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam hal spesifikasi material barang antara yang termuat dalam dokumen penawaran dan kontrak dengan fisik terpasang. Atas ketidaksesuaian spesifikasi tersebut. Telah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dengan Nomor: 700/07/I/ITKAB Tanggal 24 Januari 2023 dengan hasil audit pada Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang Menggunakan Dana BKK TA 2022 terdapat selisih harga pada pengadaan tiang lampu yang tidak sesuai spesifikasi yang diduga atas kehendak penyedia berpotensi mengakibakan kerugian negara untuk 12 Desa dan kerugian tersebut masih dapat bertambah dalam proses Audit untuk Desa lainnya yg telah dimintakan oleh Tim Penyidik Kejaksaan negeri Luwu Timur,” jelasnya.
Ia menambahkan, dugaan kasus melanggar Primair: Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana.Subsidiair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana.(*)
