Tunjukkan Bukti Sertifikat Hak Pakai Pemkot Parepare, Ahli Waris Kembali Segel SMPN 9

Ahli Waris Lahan SMPN 9 Kota Parepare, Muhammad Ikhsan saat menunjukan kunci usai menyegel sekolah yang berada di Jalan Bau Massepe, Kota Parepare

PAREPARE, KILASSULAWESI– Ahli Waris Lahan SMPN 9 Kota Parepare, Muhammad Ikhsan kembali menuntut
mengembalikan hak lahan diatas bangunan sekolah di Jalan Bau Massepe, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Muhammad Ikhsan menegaskan, terkait klaim pemerintah akan adanya sertifikat atas sekolah tersebut memang benar. Klaim Pemerintah Kota Parepare, kata Ikhsan, namun hanya berupa sertifikat Hak Pakai No 12. “Jadi bukan lahannya, pemerintah cuma bangunan,” jelas Ikhsan, Ahad, 4 Juni 2023, saat akan menyegel pagar SMPN 9 Kota Parepare.

Bacaan Lainnya

Ikhsan sambil memperlihatkan foto copyan milik pemkot parepare, dimana penerbitan sertifkat dibuat 26 Mei 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Parepare, Drs H Abd Rachman Abdullah. Dengan luas lahan lima ribu dua puluh empat meter persegi.

Muhammad Ikhsan memperlihatkan bukti milik pemkot parepare atas SMPN 9 Parepare

“Sertifikat ini saya dapat di Komisi I DPRD Parepare saat hearing pada tahun 2016. Hearing dilakukan saat saya sudah melakukan aksi dengan menyegel SMPN 9 waktu itu. Ini aksi keenam kalinya,” jelasnya.

Selain itu, saat hearing tersebut juga saya telah menantang untuk pengembalian batas lahan dengan bukti pemerintah dan pihaknya sebagai ahli waris. Maka kondisi ini adalah sebuah pembiaran yang dilakukan Pemerintah Kota dan DPRD Parepare.

“Tidak ada itikad baik, dan yang membuat kami tidak senang karena keinginan akan melakukan renofasi sejumlah ruang kelas diatas lahan yang notabene bukan milik pemerintah,” ujarnya.

“Kami sudah capek, itikad baik keluarga besar kami sebagai pemilik lahan tak pernah mendapat respon positif. Bahkan lahan disini tanpa sewa menyewa,” ungkapnya usai melakukan penyegelan atas gerbang SMPN 9 Kota Parepare.

Ketua LSM Laskar Indonesia Kota Parepare, Sofyan Muhammad menjelaskan, sertifikat hak pakai adalah sertifikat yang melegalkan pemanfaatan properti sesuai dengan karakteristik hak pakai. Objek dari sertifikat hak pakai dapat berupa tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik.

Sertifikat Hak Pakai diberikan melalui keputusan menteri atau pejabat berwenang. Properti dengan sertifikat hak pakai ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas maupun lembaga yang membutuhkannya, asalkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pihak yang memiliki sertifikat hak pakai memiliki hak untuk mengembangkan tanah yang dimiliki, seperti membangun atau mengembangkan properti atau mengolah tanah untuk mendapatkan hasil produksi. Sertifikat hak pakai memiliki masa berlaku tertentu, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku antara pemilik tanah dan pemegang sertifikat.

Properti yang memiliki sertifikat hak pakai, kata Sofyan, bisa dimanfaatkan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu. Sesuai Pasal 45 PP No. 40/1996, jangka waktu sertifikat hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan adalah maksimal 25 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 20 tahun lagi.

Sementara itu jangka waktu pemanfaatan sertifikat hak pakai atas tanah milik perorangan adalah maksimal 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
” Walau tak dapat diperpanjang, sertifikat hak pakai atas tanah milik perorangan menurut pasal 49 ayat 2 PP No. 40/1996, dapat diperbaharui berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak milik atas tanah tersebut,”tutupnya.(*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *