MAKASSAR, KILASSULAWESI– Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak membuka kegiatan Forum Grup Discussion (FGD) dengan mengangkat tema ‘Potensi Kerawanan Pemilu Tahun 2024 di Sulawesi Selatan’. FGD dilaksanakan secara luring dan during diikuti oleh seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan, Kamis, 30 November 2023,
Kegiatan yang dilaksanakan di Baruga Adhyaksa, Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan,menampilkan sejumlah narasumber diantaranya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Wakapolda SulSel Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, SE dan Akademisi Prof Dr Anwar Borahima, SH MH. Sedangkan, penanggap pada FGD terdiri dari praktisi hukum, akademisi dan aktivis LSM yang bergerak di bidang kepemiluan.
Hadir diantaranya Ketua KPU Sulawesi Selatan, Hasbullah S, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Hamdan Juhanis , Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Prof. Suparman Abdullah, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. ihyani Malik MSi.
Nampak pula, Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Sulsel (JADI) Sulsel Dr. Sakka Pati SH MH, Direktur Eksekutif Polinet Lembaga Riset dan Konsultasi Politik Rizal Pauzi., S.Sos., M.Si., Ketua Prodi Hukum Administrasi Negara FH Unhas Dr. hijrahAdhyanti Mirzana., SH., MH., Koordinator Forum Dosen Sulsel Prof. Dr. Adi Suryadi Culla, M.Si., dan Dosen Fisip Unismuh Akmal Reza Amri., S.Ip., MA, Perwakilan Civitas Akademik dari berbagai Perguruan Tinggi di Makassar dan beberapa Pimpinan Redaksi Media Massa. FGD dipandu oleh Fajlurrahman Jurdi Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas.
Kepala Kejati Sulsel, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam sambutannya menyampaikan bahwa acara FGD ini merupakan wadah yang sangat berharga untuk kita semua dalam mendiskusikan dan menganalisis potensi kerawanan yang mungkin terjadi pada proses pemilu mendatang. Sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keadilan selama pemilu berlangsung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk mengawal serta menjaga integritas seluruh proses pemilu tersebut.
Kejaksaan Republik Indonesia dalam mengawal Pemilu serentak Tahun 2024 mengeluarkan beberapa pedoman untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang diantaranya : Instruksi Jaksa Agung RI nomor 6 Tahun 2023 tentang optimalisasi peran intelijen kejaksaan dalam mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 dan surat Jaksa Agung Muda Intelijen nomor : B-1311/D/Ds.2/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Optimalisasi Peran Intelijen Kejaksaan RI Dalam Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu Dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang Tujuannya Untuk Mengoptimalkan Peran, Fungsi Dan Kegiatan Posko Pemilu Kejaksaan.
Dalam rangka persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menyukseskan gelaran pemilu serentak Tahun 2024, yakni tidak terbatas pada penanganan perkara tindak pidana pemilu atau pemilihan semata, melainkan juga dalam perkara perselisihan hasil pemilu yang mungkin timbul dalam semua tahapan pelaksanaannya.
Untuk itu, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menekankan perlunya melaksanakan penanganan tindak pidana pemilu secara aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam mekanisme sentra penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU). ” Melalui forum FGD ini kami mengajak semua pihak untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta menyusun strategi bersama untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi pada Pemilu mendatang,” ujarnya.
Leonard Eben Ezer Simanjuntak menambahkan, melalui diskusi ini kita dapat memperoleh berbagai masukan dan ide-ide yang konstruktif dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang berkualitas dan bermartabat. “Mari bersama-sama menjaga kelancaran dan keberhasilan Pemilu sehingga kita dapat mempersembahkan yang terbaik dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia,”tutupnya.(*)
