Putra Kepala BKN tak Lolos CPNS, MenPANRB: Harkat Martabat Birokrasi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama puluhan jurnalis asal Sulawesi, di Jembrana, Bali

BALI, KILASSULAWESI– Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan terkait pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024. ” Dari total kuota 1.030.000 dengan jumlah formasi 560 ribuan. Kami pastikan tes CPNS tahun ini transparan dan tidak ada yang bisa membantu karena sistemnya
Computer Assisted Test (CAT),”ujar Abdullah Azwar Anas yang ditemui Kilassulawesi.com, Kamis, 16 Juli 2023, usai bersantap malam bersama di Warung Aroma Jimbaran, Bali.

Sehingga, lanjut mantan Bupati Banyuwangi dua periode, semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk menduduki jabatan baik di ASN pada birokrasi pemerintah pusat dan daerah. Maupun dilingkungan kejaksaan yang juga menjalani tes di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bacaan Lainnya

“Salah satu contoh, putra dari Kepala BKN dalam tes CPNS tak lolos. Jadi memang memberikan keterbukaan hingga memberikan kesempatan kepada warga negara dari seluruh pelosok negeri yang memiliki kemampuan untuk bersaing menuju birokrasi berkualitas. Jadi menjadi keputusan pemerintah untuk meningkatkan harkat birokrasi kedepan, menuju kelas dunia,”ungkap Abdullah Azwar Anas.

Honorer

Sementara itu, terkait tenaga honorer pada tahun 2018 jumlahnya tinggal mencapai 410 ribuan kita hentikan dan diberikan transisi selama 5 tahun tepatnya 28 November 2023. “Semoga tidak ada daerah yang berani melakukan pengangkatan lagi, jika mengangkat maka itu melanggar. Kalau hal itu diberlakukan dipastikan akan ada PHK massal, karena dari 410 ribu ternyata tidak tersisa 10 ribu. Karena sesuai pendataan jumlahnya menjadi 2,3 juta dan itu besar sekali,” bebernya.

Dan tahun ini tes seleksi dari 560 ribu, 80 persen untuk P3K, 20% freshgraduate termasuk jaksa dan talenta digital. “Tahun depan akan banyak direkrut untuk talenta digital untuk seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Karena kita akan dorong digitalisasi, karena dengan digitalisasi kita dapat meringkas pekerjaan serta mengefisiensi. Digitalisasi sulit terelakkan untuk pemda se Indonesia,”ungkapnya.

Kenapa lebih banyak P3K ? karena kita ingin tuntaskan yang EK-THK II. Kuota penerimaan CPNS memang mempertimbangkan skala prioritas dari para honorer yang sudah lama mengabdi, lebih banyak P3K karena KemenpanRB ingin menuntaskan yang ek THK II.

Lebih lanjut, untuk tenaga honorer akan dibagi dalam dua konsep, yakni P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu dimana pengangkatannya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

Netralitas

Disinggung terkait netralitas ASN, pihaknya tegas dan berkomitmen akan menangani secara sungguh-sungguh setiap pelanggaran yang terbukti ditemukan. “Kami sudah MoU dengan Bawaslu dan Kemendagri akan memproses setiap ASN yang melanggar atau terlibat politik dengan tingkatan pelanggan masing-masing, kalau berat bisa berujung pidana,” tutupnya.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *