Wow, Warga Parepare Menilai Manuver Fraksi Golkar Sulsel ke Pj Wali Kota Amatiran

Ketua Umum YLBH Sunan, M Nasir Dollo

PAREPARE, KILASSULAWESI– Setiap pejabat dalam bersikap dan bertindak semestinya teliti, hati-hati dan cermat dalam menelaah suatu fenomena yang berkembang ditengah masyarakat. Tujuannya agar dapat dijadikan solusi yang tepat, bukannya menimbulkan ancaman dan pembusukan karakter yang tak bernalar.

Penegasan itu disampaikan, Ketua Umum YLBH Sunan, M Nasir Dollo menyikapi pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Sulsel, Rahman Pina yang menyatakan banyak sekali orang melapor tentang manuver Penjabat Wali Kota Parepare, Dr Akbar Ali yang berujung kegaduhan.

Bacaan Lainnya

Pernyataan FPG di DPRD Sulsel tersebut, kata M Nasir Dollo, bukan saja tidak beralasan atau bernalar bahkan terkesan merupakan bentuk intimidasi kepada Penjabat Wali Kota Parepare. ” Sebenarnya pernyataan tersebut justru yang menuai kegaduhan dan kecaman keras dari masyarakat, bahkan sebagian masyarakat  Parepare menilai pernyataan tersebut adalah manuver amatiran yang sangat mudah dibaca arah dan tujuannya,” tegas pria yang berlatar belakang pengacara.

Sungguh tidak dapat dicerna dengan akal sehat pernyataannya bahwa banyak sekali orang yang melapor tentang manuver Pj Wali Kota Parepare yang menimbulkan kegaduhan. ” Pertanyaannya yang paling mendasar, memangnya beliau tempat pengaduan dan pemberi solusi yang tepat. Masyarakat Parepare tidaklah bodoh bodoh amat, masyarakat tahu persis tugas, tanggungjawab, kewenangan dan hak anggota DPRD baik kabupaten/kota ataukah provinsi, bukankah setiap pemerintahan daerah mempunyai otonomi masing-masing,” jelasnya.

M Nasir Dollo menegaskan, sungguh tak etis melakukan tindakan yang terkesan mengintervensi otonomi pemerintahan kabupaten/kota. ” Bila anggota DPRD Provinsi Sulsel menilai bahwa penugasan mantan sekda yang pernah dijatuhi hukuman disiplin, menjadi staf khusus adalah merupakan manuver untuk menakuti-nakuti pejabat Pemkot Parepare. Pernyataan tersebut sungguh tidak beralasan atau tak bernalar. Betapa tidak, tugas staf khusus itu untuk membantu dan lebih memaksimalkan peran, tugas dan tanggungjawab Pj Wali Kota Parepare menjalan roda pemerintahan daerah. Tugas staf khusus bukanlah bodyguard atau tukang palak,”bebernya.

Bagaimana tentang staf khusus yang tidak ada dalam nomenklatur, staf ahli dan staf khusus memang beda. Staf ahli diatur secara implisit dalam peraturan perundang-undangan sedangkan staf khusus tidak, termasuk staf khusus presiden, menteri. Sebenarnya staf khusus ini sudah ada dalam pemerintahan daerah. Beberapa daerah pernah menerapkan seperti Aceh, Gorontalo, Sulbar, tetapi pemerintahan pusat tidak menganggap sebagai suatu pelanggaran hukum.

Hal mendasar perlu kita cermati bersama adalah nomenklatur konsultan, penasehat hukum dan tenaga ahli Pemkot Parepare Tahun 2023. ” Dari 32 orang, konsultan pemerintah daerah 15 orang semuanya bergelar profesor dan berlatar belakang hukum ditambah lagi 7 orang penasehat hukum, dan 10 tenaga ahli. Itu sungguh maha dahsyat. Pertanyaan mendasar apa dasar hukum nomenklaturnya, mungkin hanya Parepare yang menggunakan ini. Apakah Fraksi Golkar di DPRD Provinsi Sulsel dan Prof Aminuddin Ilmar pernah mempertanyakan tentang hal ini. Dan dimanakah bapak yang berhati mulia semua pada waktu Wali Kota Parepare Taupan Pawe melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap Sekda Parepare dengan cara menjatuhkan hukuman disiplin berat tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu, bukankah itu tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan kegaduhan,”jelasnya.

Senada disampaikan, HA Rahman Saleh dimana pernyataan Fraksi Golkar oleh Rahman Pina dinilai telah menciptakan kegaduhan baru dgn merecoki kebijakan Pj Wali Kota Parepare terkait pengangkatan staf khusus. Rahman menegaskan jika itu sebuah manuver politik berbahaya dan berpotensi mengganggu kelangsungan roda pemerintahan yang mulai kondusif dan membaik dibawah kepemimpinan Pj Wali Kota Parepare DR Akbar Ali.

” Kita mendesak Wakil Ketua Umum Partai Golkar HA M Nurdin Halid mengambil tindakan tegas kepada Rahman Pina dari Fraksi Golkar DPRD Sulsel yg dinilai kebablasan dan telah mencampuri urusan pemerintahan di daerah. Dan Akibatnyai akan menurunkan simpati masyarakat kepada Partai Golkar,”ujar mantan Anggota DPRD Kota Parepare tersebut.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *