OMS Kawal Pemilu Minta Komisioner KPU Pangkep Saiful Mujib Diberhentikan

Anggota DKPP RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi

MAKASSAR, KILASSULAWESI– Komisioner KPU Pangkep Bidang Teknis, Saiful Mujib terancam dijatuhkan sanksi oleh DKPP. Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu bahkan meminta agar dia diberhentikan.

OMS melaporkan Saiful Mujib ke DKPP karena ia diduga melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu. OMS menilai Saiful tidak bekerja secara profesional sebagai penyelenggara pemilu yang kala itu menjabat Koordinator Divisi Parmas.

Bacaan Lainnya

Pelanggaran Saiful dinilai berat. Dia diduga melakukan perubahan atau memanipulasi data hasil verifikasi faktual (verfak) perbaikan kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu kepada lembaga eksternal yang tidak sesuai dengan berita acara (BA) yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 8 Desember 2022.

Di mana terdapat dua Parpol yang seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yaitu PKN dan Ummat, namun keduanya menjadi Memenuhi Syarat (MS). OMS juga telah meminta data hasil pleno dan dia dapatkan itu berbeda.

“Yang Saiful Mujib berikan semuanya
memenuhi syarat dan ini menjadi pertanyaan kami dan itu bukan data diberikan,” ungkap anggota OMS Kawal Pemilu, AÀina Mustafainah usai persidangan DKPP di Kantor Bawaslu, Jumat, 8 Maret.

Komisioner KPU Pangkep, Saiful Mujib sebagai teradu mengakui jika PKN dan Partai Ummat memang TMS. Itu dia tandatangani dalam berita acara. “Kami hadir dan menandatangani,” katanya dalam sidang.  Adapun perbedaan di Sipol dan berita acara yang dia tandatangani, itu sudah ia konsultasikan ke KPU Provinsi Sulsel.

Dua Parpol tersebut dinyatakan TMS tersebut MS di Sipol. “Status Sipol KPU Pangkep saat itu terkunci dan sudah terupload dan KPU Pangkep tidak bisa lagi melakukan perubahan data,” akunya.

Anggota DKPP RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan, sesuai
dengan ketentuan di DKPP, majelis tidak memberikan pendapat tentang substansi persidangan di luar persidangan.

“Kami punya mekanisme, setidaknya 10 hari setelah sidang dinyatakan ditutup, itu akan dilakukan rapat pleno, tetapi jika dipandang perlu pada rapat pleno itu juga bisa dibuka sidang kembali. Setelah pleno terakhir, itu ada waktu 30 hari kerja untuk membacakan putusan,” terangnya.

Seperti diketahui, perkara ini diadukan oleh Aflina Mustafainah dari Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan (YPMP) Sulawesi Selatan dan Samsang dari Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non Pemerintah (FIK ORNOP) Sulawesi Selatan yang memberi kuasa kepada Haswandy Andy Mas, SH., Muhammad Haedir, SH. Abdul Azis Dumpa, SH. MH., Andi Haerul KArim, SH. MH., A. Muh. Hidayat, SH. Ridwan, SH. MH, Siti Nurfaidah, SH. MH dan Hutomo Mandala Putra, SH dari Tim Advokat Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Kawal Pemilu Sulawesi Selatan.

Para pengadu mengadukan Saiful Mujib Anggota KPU Kabupaten Pangkep periode tahun 2018-2023 dan periode tahun 2023-2028. Teradu didalilkan telah melakukan perubahan dan/atau memanipulasidata hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Parpol Calon Peserta Pemilu kepada lembaga eksternal (ic.FIK ORNOP SULSEL) yang tidak sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Pangkep tentang Rekapitulasi Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keaggotaan Partai Politik yang ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 8 Desember 2022.(*)

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *