Konflik PWI Pusat Berakhir, Hendry Ch Bangun dan Sasongko Tedjo Capai Kesepakatan Bersama

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat Hendry Ch Bangun bersama Ketua Dewan Kehormatan PWI, Sasongko Tedjo

JAKARTA, KILASSULAWESI– Konflik internal yang terjadi disalah satu organisasi tertua para wartawan akhirnya mulai teratasi. Hal itu setelah Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat (Ketum PWI Pusat), Hendry Ch Bangun mencapai kata sepakat dengan Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI, Sasongko Tedjo.

Jalan keluar telah mereka temui atas persoalan internal yang melanda tubuh PWI Pusat dalam lima bulan terakhir. Tiga pengurus harian yang didesak berhenti oleh DK PWI akhirnya mengundurkan diri. Begitupun dana miliaran rupiah pun telah dikembalikan sebagian, sisanya dalam proses pengembalian kepada kas organisasi.

Bacaan Lainnya

Kesepakatan didapat dalam pertemuan tiga jam, Kamis, 27 Juni 2024. Dimana dari pagi hingga siang, puluhan orang terlihat menghadiri Rapat Pleno PWI Pusat dalam kantor mereka di Gedung Dewan Pers. Rapat dimulai sejak pukul 10.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB.

“Kami Pengurus Harian PWI Pusat berbesar hati melihat masa depan, dengan menerima dan melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan,” ujar Ketum PWI, Hendry Ch Bangun, dikutip dari sejumlah laman media, Sabtu, 29 Juni 2024.

Hendry mengatakan, dengan adanya kesepakatan itu menunjukkan berita-berita negatif yang merugikan Pengurus Harian PWI Pusat tidak benar.
“Komunikasi saya dan pak Sasongko terjalin baik, kami sudah bertemu tiga kali untuk membicarakan penyelesaian dan melaksanakan rekomendasi Dewan Kehormatan. Jadi, tidak benar kalau dikatakan Pengurus Harian PWI Pusat berkonflik dengan Dewan Kehormatan,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DK PWI, Sasongko Tejdo membenarkan dirinya telah mengikuti Rapat Pleno Diperluas. “Intinya, setelah sanksi dan keputusan Dewan Kehormatan dilaksanakan Pengurus Harian, maka kami anggap persoalan selesai,” tegasnya. “Jadi salaman tadi. Bahwa Pengurus Harian, dalam hal ini Ketua Umum sudah menjalankan sanksi dan keputusan Dewan Kehormatan (DK),” beber Sasongko.

Saat rapat pleno pengurus PWI Pusat hanya dihadiri pengurus harian  PWI Pusat, sedangkan rapat Kamis ini turut dihadiri Dewan Kehormatan  PWI dan Dewan Pakar PWI. Tampak Ketua Dewan Kehormatan Sasangko Tedjo, Ketua Dewan Pakar PWI Agus Sudibyo, Ketum PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah serta puluhan pengurus lainnya.

Terdengar riuh suara tepuk tangan puluhan peserta di ujung Rapat Pleno Diperluas PWI Pusat saat Hendry Ch Bangun berjabat tangan dengan Sasongko Tejdo. Diketahui, Dewan Kehormatan PWI Pusat telah meminta Ketum PWI Hendry Ch Bangun untuk menuntaskan pelaksanaan sanksi dan rekomendasi DK berkenaan dugaan penyalahgunaan dana sponsorship Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI.

Ketika itu DK PWI telah menjatuhkan sanksi peringatan keras terhadap empat orang pengurus harian, yakni Ketum, Sekjen Sayid Iskandarsyah, Wabendum M Ihsan, dan Direktur UMKM PWI Pusat Syarif Hidayatullah. DK juga meminta mereka mengembalikan uang senilai Rp 1,7 miliar lebih ke kas organisasi (PWI Pusat) selambat-lambatnya 31 Mei 2024. Dana tersebut dikaitkan dengan insentif atau fee imbal balik pencarian dana sponsor.

Hasil dana ini adalah bagian dari kerja sama PWI dengan dengan Forum Humas Badan Usaha Milik Negara, senilai Rp 5 miliar. Sasongko mengatakan, PWI telah menerima pengembalian uang senilai Rp 1 miliar lebih dan sisanya senilai Rp 691,2 juta dalam proses pengembalian secara bertahap.

Beberapa dana yang belum dikembalikan diperhitungkan sebagai piutang organisasi, dan pengembalian uang tersebut untuk dipertanggungjawabkan penggunaannya. DK PWI telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara sebagai anggota PWI selama satu tahun kepada Sayid Iskandarsyah, sanksi skorsing berlaku per 7 Juni 2024.
Terkait dugaan penyelewengan dana, lanjut Sasongko menyebut DK tidak melakukan penyelidikan aliran dana.

Dengan demikian, tidak dapat menyimpulkan apakah persoalan ini korupsi atau tidak. “DK tidak dalam kompetensi menyelidiki adanya unsur korupsi atau tidak, yang kami lakukan adalah pemeriksaan apakah pelanggaran Peraturan Dasar atau Peraturan Rumah Tangga PWI, atau kode etik dan perilaku,” tutur Sasongko. ” Kami sudah memberikan sanksi serta rekomendasi, dan semua sudah dilakukan Ketua Umum. Kalau mengenai korupsi, itu ranah penyidikan tindak pidana, bukan DK,”tutupnya.(*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *