PAREPARE, KILASSULAWESI–Pelaksanaan debat perdana kandidat calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare yang mengangkat tema “Tata Kelola Pemerintahan Inklusif Demi Mewujudkan Masyarakat Kota Parepare Bermartabat,” di Hotel Delima Sari, Kota Parepare, Sabtu 26 Oktober 2024, lalu menyisakan sorotan tajam dari masyarakat.
KPU Kota Parepare sebagai penyelenggara dinilai kurang profesional dalam penggunaan anggaran pelaksanaan debat yang nilainya mencapai ratusan juta. Hal itu disampaikan Ketua Gerakan Masyarakat Parepare Anti Korupsi (Gempar) Kota Parepare, H Makmur Raona.
Makmur menilai KPU sangat gegabah dan terkesan asal-asalan dalam melaksanakan debat pasangan calon. Dia mencontohkan beberapa masalah, seperti lokasi kegiatan yang rawan menimbulkan gesekan, publikasi penyiaran yang tidak menyebar luas sehingga hanya segelintir masyarakat yang menyaksikan.
Sedangkan, disisi lain anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan debat paslon itu bernilai ratusan juta. “KPU gagal dan dinilai tidak serius dalam pelaksanaan debat perdana pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare,” tegasnya, Rabu, 30 Oktober 2024.
Makmur Raona berjanji akan terus memantau penggunaan anggaran KPU Parepare yang sangat besar, dengan menggunakan APBD. “Dalam proses debat perdana, sangat rawan terjadi gesekan. Miris dengan tempat yang tak cukup luas. Kasihan, tidak masuk akal anggaran sebesar itu pelaksanaannya sangat mengecewakan,” bebernya.
Ia pun menekankan bahwa KPU harus fokus dalam tugasnya karena ini adalah kepentingan negara dan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pada pelaksanaan debat kedua, KPU harus mencari lokasi yang lebih luas dan memastikan penyebaran informasi yang terarah dan bisa dijangkau masyarakat luas. Tak sampai di situ, lanjut Makmur Raona, efektivitas pelaksanaan debat juga terkesan kurang menarik karena pertanyaan sangat monoton dan tidak efektif.
Terpisah, Anggota KPU Parepare Divisi Teknis Penyelenggaraan, Ahmad Perdana Putra, menjelaskan bahwa mekanisme debat sudah disetujui semua pasangan calon, tema dan teknis disepakati mereka dan ditandatangani bersama. “KPU membahas bersama semua LO pasangan calon serta berdiskusi dengan beberapa instansi. Tema misalnya itu dibahas terlebih dahulu dengan instansi pemerintah, tapi kami yang membuat tema dari pelaksanaannya,” bebernya.
Untuk mekanisme kontrak debat, harus bersama lembaga penyiaran. Dan yang bisa mengakomodir hanya TVRI. Tapi dalam RAB, bisa disiarkan lembaga lain, seperti TV Peduli dan Radio Peduli, YouTube TVRI serta ada penyiaran ulang.
Sedangkan untuk lokasi pelaksanaan debat, KPU awalnya sudah memantau sejumlah tempat seperti Islamic Center, GOR, GOR Bulog, Baruga yang berada di Mapolres, dan Hotel Kenari. Namun banyak kendala jika dilaksanakan. “Gedung Islamic Center itu sudah ada yang memakainya, tapi pada pelaksanaan debat selanjutnya sudah bisa,” jelasnya.
Ditambahkannya, lokasi Gedung IAIN dan UNM yang sangat representatif sebenarnya dalam aturan PKPU dibolehkan. Namun, KPU mengantisipasi pemasangan APK sebagai bahan kampanye, yang bisa jadi bentuk pelanggaran.
Debat kedua rencananya kembali akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2024 di Gedung Islamic Center. “Sedangkan terkait anggaran pelaksanaan sesuai RAB itu sebesar Rp 750 juta untuk tiga kali debat, tapi karena hanya dua kali makanya kita bagi rata,” tutupnya.(*)
