PAREPARE, KILASSULAWESI– Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Suyuti, menggelar temu konstituen untuk menjaring aspirasi masyarakat di wilayah Dapil I Bacukiki Barat. Dalam pertemuan tersebut, Suyuti (SYT) menjelaskan pentingnya masyarakat mengusulkan apa yang mereka harapkan.
Meskipun, kata SYT, pemerintah kota memiliki utang yang cukup besar mencapai Rp 16 miliar, belum termasuk BPJS sekitar Rp 2 miliar, dan dana pokir Rp 11 miliar, sehingga total utang mencapai sekitar Rp 29 miliar.
Suyuti mengakui bahwa utang tersebut bermula dari tahun 2023, sehingga siapapun yang akan memimpin daerah selanjutnya akan menghadapi tantangan besar. “Tahun 2024, banyak program yang tak terealisasi melalui pokir hasil reses,” bebernya dihadapan ratusan warga di Cafe Alya, Sabtu, 2 November 2024.
Ia juga menjelaskan bahwa usulan yang ada pada reses akhir tahun 2024 baru akan terrealisasi dan terlaksana pada tahun 2026. “Maka masyarakat harus paham akan kondisi yang terjadi di Kota Parepare,” tegasnya.
Dalam temu konstituen yang dihadiri warga serta tim pemenangannya, Suyuti menyampaikan bahwa dirinya bisa berada di posisi saat ini karena pilihan masyarakat. Ia mengakui bahwa jabatan itu hanyalah sebuah titipan dan jika tidak lagi menjabat, tentunya akan kembali lagi ke masyarakat.
Saat ini, dengan jabatan Wakil Ketua DPRD, Suyuti berkomitmen untuk lebih intens lagi melayani masyarakat. “Soal kesibukan antara menjadi anggota dan pimpinan tetap sama, siap melayani masyarakat,” ungkapnya.
Suyuti juga menyampaikan terima kasih atas doa dan perjuangan timnya, sehingga ia kembali duduk menjadi anggota DPRD. “99 persen yang hadir adalah tim, dan tak bisa dipungkiri saya kembali duduk karena kerja-kerja tim. Jadi marilah tim tetap bekerja dan layani masyarakat dengan baik. Siapapun yang membutuhkan bantuan sampaikan segera,” ungkapnya.
Kehadiran tim menjadi support bagi kami dalam menjalankan tugas dan amanah untuk lima tahun ke depan. Temu konstituen diwarnai dengan penyampaian aspirasi warga. Salah satu warga Tonrangeng dan juga tim SYT, Hasanuddin menjelaskan, selama ini bantuan bagi nelayan tidak merata dan tidak tepat sasaran.
Selain itu, bantuan bagi kelompok selama ini tidak mencerminkan kebersamaan. Tapi individu. “Kalau ada bantuan bagi kelompok, itu berlomba-lomba ingin mengusai secara individu,”katanya.
Senada disampaikan salah satu Ketua RT di Cappagalung menjelaskan, kurangnya penguatan kelembagaan ditingkat bawah. Sehingga koordinasi dari pemerintah kelurahan dengan RT/RW tidak berjalan maksimal.
Amir warga RW 3 Kelurahan Lumpue bahwa memasuki musim penghujan, ada talud yang butuh perbaikan. Itu dikarenakan langsung mengarah ke Salo Karajae. “Ini perlu mendapat perhatian,”ujarnya.
SYT mendengar kondisi itu, untuk bantuan nelayan memang hanya diperuntukan bagi kelompok dan tak ada perorangan. ” Seharusnya bantuan itu untuk gotong royong, bersama-sama bukan perorangan. Maka jika ada seperti itu laporkan segera. Termasuk persoalan lainnya akan kita sampaikan ke pihak eksekutif,”tegasnya. Kegiatan pun berlangsung tertib hingga selesai.(*)
