POLMAN, KILASSULAWESI — Ratusan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) kabupaten Polman menggeruduk kantor DPRD Polman Minggu 29 Desember 2024.
Kedatangan para Kepala Desa ini untuk menuntut agar hak-haknya segera dibayarkan termasuk Penghasilan tetap (siltap) dan dana bagi hasil (DBH).
Ketua Apdesi Polman Haidir Djalil menyatakan, momentum HUT Polman menjadi penyemangat bagi masyarakat Polewali Mandar.Namun tidak bagi kepala desa,dikarenakan beberapa keluhan dan keresahan masih menjadi momok para kepala desa akibat hak-hak nya belum terselesaikan di tahun ini.
Para Kepala desa ini harus nya hadir sebagai tamu undangan bersama OPD lain nya mengikuti HUT Polman yang digelar di gedung DPRD Polman, namun mereka terpaksa hadir sebagai tamu yang menuntut akan haknya.
Menurut Haidir siltap tiap kepala desa dan perangkatnya itu berpariasi mula dari 60 hingga 80 juta sedangkan DBH itu dari total 144 desa itu dikisaran 2,9 milyar dengan harapan dapat terbayar sebelum akhir tahun.
“Kami diundang oleh ketua DPRD Polman untuk menghadiri HUT Polman, namun kami akan hadir tetapi akan duduk bersama Ketua DPRD, PJ Bupati Polman dan PJ, sekda untuk membahas siltap kepala desa dan perangkatnya dan DBH yang belum terbayarkan.
Makanya kami datang dengan kostum yang berbeda sebagai simbol kekecewaan simbol keprihatinan atas ulah pemerintah yang seakan akan mempermainkan para kepala desa, mereka tidak sedikit pun merasa prihatin sama para kepala desa.Ada 1500 perangkat dan 1500 BPD yang bergantung sama siltap tersebut sehingga berharap dibayarkan sebelum nyebrang tahun depan”, terang,Haidir yang ditemui di pelataran kantor PMD Polman.
Usai paripurna HUT Polman pertemuan antara kepala desa, PJ,Bupati, PJ,sekda dan kaban keuangan berlangsung di ruang aspirasi.Pembahasan yang dipimpin ketua DPRD Polman Fahri Fadly pun membuahkan hasil,tak lama kemudian chat dari Kepala Bank Sulselbar masuk ke handphone Ketua APDESI yang mengatakan bahwa Bank BPD besok bisa menarik tunai sampai jam 14.00 itu artinya pembayaran siltap para kepala desa akan terbayarkan namun untuk DBH bergantung sama pendapatan daerah.
“Untuk pembayaran DBH kita berharap Pad bisa tercapai dan keuangan membaik, namun kalau tidak terpaksa dibayarkan tahun depan,”Ucap kaban keuangan M.Nawir (*)