PAREPARE– Mantan Anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh, melontarkan kritik keras terhadap pengadaan kendaraan dinas (randis) baru untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan total anggaran mencapai Rp 2,8 miliar.
Menurutnya, kebijakan ini dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk. “Saat ini rakyat menghadapi kesulitan yang kian berat. Ekonomi lesu, pasar tradisional sepi, banyak usaha mengalami kebangkrutan, dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semakin nyata. Semua ini berpotensi memperbesar angka kemiskinan,” ujar Rahman Saleh.
Ia menilai pembelian randis baru seharusnya ditinjau ulang, bahkan menyarankan untuk menjual kembali kendaraan tersebut demi efisiensi anggaran. Menurutnya, randis lama masih layak digunakan.
Ia menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dengan menghindari gaya hidup yang berlebihan. “Pemimpin yang baik bukan dinilai dari gayanya, tetapi dari kinerjanya. Banyak daerah lain yang berhasil mengelola anggaran dengan lebih efisien, tanpa harus membeli randis baru,” tambahnya.
Rahman Saleh juga mendorong para pemimpin daerah untuk mencontoh negara maju seperti Swedia, di mana pejabatnya dikenal bekerja maksimal meski dengan fasilitas yang terbatas.
Di sisi lain, Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Parepare, Burhanuddin, sebelumnya menjelaskan bahwa pengadaan randis baru tersebut sudah dianggarkan. Ia merinci bahwa mobil untuk wali kota diperkirakan senilai Rp 1,8 miliar, sementara untuk wakilnya mencapai Rp 800 juta.
Asisten III Bidang Administrasi Umum, Eko Wahyu Aryadi, turut memberi keterangan bahwa alasan utama pengadaan kendaraan baru adalah karena usia kendaraan dinas yang sudah lebih dari lima tahun. Menurutnya, kendaraan baru diperlukan untuk memastikan kelayakan dan kenyamanan dalam operasional pemerintahan.
“Setelah kami melaporkan kondisi kendaraan dinas lama yang sudah tidak optimal, Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, menyetujui pengadaan kendaraan baru ini,” ungkap Eko. Ia juga menambahkan bahwa randis lama milik wali kota akan dibawa ke Jakarta untuk menjadi kendaraan operasional saat wali kota berdinas di ibu kota.
Namun, di tengah perdebatan ini, muncul pertanyaan besar dari masyarakat tentang apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Harapan publik tetap sama, pemimpin daerah harus fokus pada kebijakan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.(*)
