POLMAN,– Gabungan aktivis antikorupsi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Daerah dengan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Polman.
Kali ini, sorotan tajam diarahkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polman tahun 2023 dan 2024, yang diduga tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Dalam orasi yang disampaikan Subair, menilai bahwa isi LKPJ yang disampaikan ke DPRD cenderung bersifat normatif dan manipulatif, serta tidak mencerminkan capaian program secara faktual.
“Kami menduga bahwa banyak capaian yang dilebih-lebihkan, sementara kondisi di lapangan justru sebaliknya. Ini bukan hanya soal manipulasi data, tapi bisa mengarah pada upaya menyesatkan publik,” tegas Subair, Kamis 24 April 2025.
Zubair menilai LKPJ 2023 menjadi sumber masalah di Polman, selain itu pihak nya juga meminta agar LKPJ 2024 di buka kembali untuk di bedah bersama, pasalnya Bupati Polman Samsul Mahmud yang telah menandatangani LKPj tersebut sebagai pertanggungjawaban mutlak.
Maka dari itu ia meminta kepada Bupati Polman Samsul Mahmud untuk membatalkan tandatangan nya, jangan bayar utang yang diklaim selama ini, karena tidak terbukti.Apalagi ada dana Silpa ditahun 2023 sebesar 170 milyar yang berawal munculnya utang.
Ia juga meminta Bupati Samsul Mahmud agar mengevaluasi kepala Opd-opd yang dinilai memiliki kinerja dan rekam jejak yang buruk selama ini.
“Kalau bisa laporkan ke APH bila mana ada indikasi OPDnya melakukan korupsi.Itu semua sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian Bupati untuk mengelola dan mensejahterakan masyarakat Polewali mandar,”Ungkap Subair.
Menanggapi hal itu Asisten I Setda Polman yang menerima massa aksi DR.Agusniah Hasan Sulur menyampaikan bahwa penyusunan LKPJ dilakukan berdasarkan data dari OPD dan melalui proses verifikasi. Ia mengakui adanya kemungkinan kekurangan, namun meminta publik tidak menggeneralisasi bahwa seluruh isi laporan tidak sesuai.
“Sekarang ini kita sementara proses pembahasan LKPJ,jadi secara laporan dan mekanisme sebagai dugaan apa yang disampaikan semua masih proses.Terkait temuan-temuan ditahun 2023 dan 2024 memang keuangan Pemkab Polman pada saat itu lagi tidak stabil,ada beberapa kegiatan realisasi dan kondisi lapangan yang menjadi temuan dan sudah ada yang disampaikan ke APH.
“Semua masih sementara berproses,kerena kalau diliat sebenarnya ada oknum, jadi bukan lembaganya.Bisa dibedakan antara lembaga dan oknum yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan itu,tapi pada pelaksanaan nya tidak sesuai dari sisi dokumen dan implementasi ada kekeliruan,”terang Agusniah.
selaku pemerintah pihaknya sangat sepakat apa yang disampaikan para aktivis untuk sama-sama mengawal pembangunan untuk Polman lebih baik.
Menurut Agusniah,pengesahan RAPBD sudah rampung,namun ada efesiensi sehingga terkesan lambat.Di kepemimpinan bupati yang baru ini tengah mengidentifikasi semua persoalan yang ada di Polman,karena bupati sangat hati hati menentukan, mulai dari utang yang mana gagal bayar dan sebagai nya.
“Jadi bukan berarti lambat,karna semua masih diidentifikasi kami pun resah perputaran uang di Polman melemah tapi insyaallah semua akan di sampaikan ke bupati terkait itu, kita juga akan periksa kembali laporan-laporan dari OPD, dan jika ada perbedaan dengan data lapangan, tentu akan ditindaklanjuti”, pungkas Agusniah.
Gabungan aktivis ini menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses evaluasi LKPJ dan tak segan untuk menggelar aksi terbuka jika suara mereka tidak ditanggapi serius.(*)
