Skandal Perjudian yang Memalukan: Kepala Desa Terjerat Dalam Aksi Ilegal di Pangkep

Para tersangka kasus perjudian yang diamankan di sel Mapolres Pangkep

PANGKEP– Kasus perjudian di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), kembali mencuri perhatian. Sebanyak 15 orang, termasuk 3 oknum kepala desa, diamankan oleh Tim Resmob Polres Pangkep dalam sebuah penggerebekan di Desa Malaka pada Minggu, 19 April 2025.

Dari hasil pemeriksaan, 12 orang di antaranya, termasuk para kepala desa, ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga kepala desa tersebut adalah MAR (Kades Malaka), AR (Kades Bantimurung), dan R (Kades Bonto Birao). Bersama sembilan tersangka lainnya, mereka kini mendekam di ruang tahanan Polres Pangkep selama masa penahanan 20 hari ke depan, sebelum pelimpahan kasus ke kejaksaan.

Bacaan Lainnya

Tiga orang lainnya, yang sempat diamankan, kini ditetapkan sebagai saksi lantaran tidak terbukti terlibat. Menurut Kasi Humas Polres Pangkep, AKP Imran, penggerebekan ini membuktikan bahwa aparat penegak hukum terus berkomitmen memberantas perjudian yang mencemari wilayah tersebut. “Kasus perjudian ini melibatkan 12 tersangka, termasuk tiga kepala desa yang seharusnya menjadi panutan masyarakat,” jelasnya.

Contoh Buruk

Perjudian tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk merusak moral dan tatanan sosial. Terlebih lagi, keterlibatan kepala desa, yang sejatinya menjadi teladan di lingkungannya, menambah ironi kasus ini.

Masyarakat diimbau untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga. Penting untuk memahami bahwa perjudian bukanlah jalan keluar dari masalah ekonomi, tetapi justru menambah beban dengan konsekuensi hukum yang berat.

“Semoga kejadian ini menjadi yang terakhir, dan semua pihak bisa berkomitmen untuk menjauhi perilaku melanggar hukum seperti perjudian,” tutup AKP Imran.

Tindakan kepala desa yang terlibat dalam perjudian tentu mencoreng citra kepemimpinan di tingkat lokal. Seharusnya, kepala desa menjadi simbol pemberdayaan masyarakat, bukan malah terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial.

Kasus ini menjadi pengingat bagi semua pemimpin daerah untuk menjalankan amanah dengan integritas. Hukum harus ditegakkan, dan masyarakat berharap kejadian ini tidak terulang di masa depan.

Semoga langkah tegas aparat kepolisian ini dapat mendorong masyarakat untuk menjauhi kegiatan ilegal serupa, sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Mari bersama-sama menjaga integritas dan membangun komunitas yang lebih solid. (*)

Pos terkait