PAREPARE—Ketimpangan struktur hierarki Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Parepare mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua DPRD Kota Parepare, Suyuti. Ia menyesalkan kondisi di mana banyak atasan memiliki pangkat lebih rendah dibandingkan bawahannya, sebuah situasi yang dianggap tidak wajar dan berpotensi mengganggu tata kelola pemerintahan.
Dalam sebuah organisasi, atasan secara normatif memiliki pangkat yang lebih tinggi dibandingkan bawahan, memberi mereka wewenang dan tanggung jawab lebih besar dalam mengelola serta mengarahkan pegawai di bawahnya.
Saat ini, di Parepare, puluhan ASN dikabarkan terhambat dalam kenaikan pangkatnya akibat posisi atasan yang berada di level lebih rendah.
Ketidakseimbangan ini berpotensi memunculkan berbagai permasalahan, di antaranya:
– Gangguan Struktur Hierarki: Kejelasan dalam pengambilan keputusan dan alur koordinasi terganggu, menyebabkan ketidakefektifan dalam birokrasi pemerintahan.
– Gangguan Dinamika Kelompok: Bawahan dengan pangkat lebih tinggi bisa merasa tidak dihargai, bahkan berkurangnya motivasi dalam bekerja.
– Gangguan Kinerja dan Motivasi: Atasan dengan pangkat lebih rendah mungkin kesulitan menegakkan otoritas dan memberikan arahan yang efektif kepada timnya.
– Gangguan Komunikasi: Ketidakseimbangan jabatan ini dapat memicu kesalahpahaman serta ketidakjelasan dalam koordinasi kerja.
Untuk mengatasi permasalahan ini, kata Suyuti, Pemkot Parepare dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kepegawaian yang diterapkan.
Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:
– Evaluasi Struktur Organisasi: Pemerintah daerah harus memastikan kesesuaian antara pangkat dan tanggung jawab jabatan yang diemban oleh ASN.
– Reformasi Sistem Kepegawaian: Kebijakan kenaikan pangkat perlu diselaraskan agar tidak ada ASN yang terhambat hanya karena posisi atasannya memiliki pangkat lebih rendah.
– Kebijakan Fleksibel dan Adil: Meskipun dalam beberapa situasi pangkat atasan lebih rendah masih diperbolehkan, hal tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang bagi bawahan untuk meraih jenjang karier yang lebih tinggi.
Keadaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Parepare untuk memastikan keseimbangan dalam struktur birokrasi, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan dari ketidakseimbangan pangkat ASN.
“Maka sangat perlu adanya kebijakan strategis yang mampu meredam keresahan pegawai, demi menciptakan sistem yang lebih adil dan profesional,”tegas Wakil Ketua DPRD Parepare dari Partai NasDem tersebut. Belum ada tanggapan pihak eksekutif akan kondisi tersebut.(*)
