PANGKEP – Kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali mencuat di Kabupaten Pangkep. Ketua Komisi II DPRD Pangkep yang membidangi BUMD, H Lutfi Hanafi, menyoroti minimnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), bahkan mengusulkan pembubaran seluruh BUMD kecuali Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
“Sebaiknya semua BUMD dibubarkan saja, tidak ada gunanya karena tidak ada setoran PAD masuk ke Pemda. Kecuali PDAM karena menyediakan kebutuhan dasar rakyat yaitu air,” ujar Lutfi Hanafi dalam sebuah diskusi disalah satu group WhatsApp, Rabu, 28 Mei 2025.
Pernyataan ini mengundang perhatian berbagai pihak, terutama dalam konteks efektivitas BUMD dalam meningkatkan ekonomi daerah. Sejumlah kalangan menilai bahwa BUMD idealnya berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi lokal, tetapi fakta di lapangan menunjukkan banyak yang mengalami stagnasi atau bahkan kerugian.
Lutfi Hanafi menggarisbawahi pentingnya efisiensi dalam pengelolaan BUMD. Menurutnya, jika BUMD tidak mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, maka sebaiknya dilakukan restrukturisasi atau pembubaran agar anggaran dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
Namun, beberapa pemerhati ekonomi daerah menyarankan agar Pemda tidak terburu-buru mengambil langkah pembubaran tanpa kajian menyeluruh. Diperlukan audit kinerja untuk menentukan apakah masalah terletak pada manajemen, regulasi, atau faktor eksternal seperti kondisi pasar.
PDAM menjadi satu-satunya BUMD yang diusulkan tetap beroperasi karena perannya yang vital dalam menyediakan akses air bersih bagi masyarakat. Berbeda dengan BUMD lain yang memiliki orientasi bisnis, PDAM dianggap sebagai layanan publik yang tak tergantikan.
Sejumlah ekonom dan praktisi kebijakan daerah menilai bahwa peran BUMD tidak bisa hanya diukur dari setoran PAD semata. Ada aspek lain seperti penyediaan lapangan kerja, stabilitas ekonomi, serta pelayanan masyarakat yang harus dipertimbangkan dalam evaluasi kinerja.
Polemik ini diprediksi akan menjadi perbincangan hangat di level pemerintahan daerah dan masyarakat. Apakah seluruh BUMD di Pangkep benar-benar tak lagi relevan, atau masih ada potensi yang bisa dioptimalkan? Semua pihak kini menunggu langkah konkret dari Pemda untuk menindaklanjuti kritik ini.(*)
