SURABAYA– Pelaku usaha properti yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur menyampaikan berbagai keluhan kepada AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, anggota DPD RI asal Jatim, terkait kendala program rumah subsidi.
Dalam pertemuan reses di Surabaya, para pengembang mengungkapkan bahwa program 3 juta rumah, yang menjadi agenda unggulan Presiden Prabowo Subianto, mengalami hambatan di lapangan. Salah satu pemicu utama adalah narasi rumah gratis, yang menimbulkan kebingungan di pasar dan mempengaruhi keputusan pembelian masyarakat.
Sekretaris DPD REI Jatim, Rizky Supriadi, menyatakan bahwa sejak program ini diumumkan, banyak pengembang mengalami kesulitan.
“Pernyataan soal rumah gratis membuat calon pembeli menunda transaksi. Padahal, dalam skema FLPP, subsidi hanya mencakup bunga dan uang muka 1%, dengan suku bunga tetap 5%,” ujarnya.
Tidak hanya itu, transparansi kuota FLPP juga menjadi persoalan. Meski kuota nasional ditetapkan sebesar 220.000 unit untuk 2025, pengembang sering kali mendapat jawaban bahwa kuota telah habis.
“Bisnis rumah subsidi masih sangat vital, tapi kuotanya cepat habis. Selain itu, pembayaran selisih bunga oleh pemerintah ke bank sangat lambat, membuat banyak bank enggan menyalurkan KPR FLPP,” tambah Rizky.
Lambatnya Reimbursement dan Dampaknya ke Bank Skema FLPP sebenarnya masih menarik dengan uang muka hanya 1% dan bunga tetap 5% hingga 25 tahun. Namun, lambatnya sistem reimbursement kepada bank membuat bank Himbara yang sebelumnya berkomitmen justru mulai mengendurkan partisipasi.
Wakil Ketua Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang REI Jatim, Azwar Hamidi, menambahkan bahwa keterlambatan pengumuman kuota berdampak langsung pada jadwal pembangunan. “Biasanya pembangunan dimulai Januari, tetapi pengumuman kuota baru keluar April atau Mei. Praktis kami tidak bisa produksi rumah di awal tahun,” katanya.
Hingga kini, dari kuota 220.000 unit, sudah terealisasi 160.000 unit secara nasional, sementara realisasi FLPP di Jatim berkisar antara 6.000 hingga 8.000 unit, meski BTN mencatat angka 12.000 unit.
Azwar juga mengkritisi pernyataan Menteri PUPR di DPR, yang menyebut bahwa program rumah subsidi akan mencapai 600.000 unit per tahun. “Setelah kami koordinasi dengan TAPERA, Himbara, dan Kemenkeu, ternyata dana tahun depan hanya cukup untuk 350.000 unit. Jadi dari mana sisa 250.000 unit itu?” tegasnya.
Masalah daya beli masyarakat juga menjadi perhatian utama. Usulan Gubernur Jawa Timur untuk menyediakan 20.000 rumah bagi buruh dan wartawan dinilai perlu dikaji lebih lanjut. “Mereka tersebar di kawasan industri, tetapi belum tentu lolos BI checking atau bebas dari pinjaman online,” jelas Azwar.
Wakil Sekretaris Bidang Perpajakan REI Jatim, Iqbal Randy menilai penggolongan kuota rumah berdasarkan profesi seperti nelayan, buruh, wartawan, atau ojek online dapat menjadi kendala. “Jika kuota dikelompokkan terlalu spesifik, ada risiko tidak terserap dengan baik. Padahal, sejak dua tahun lalu, kami mendorong agar KPR nonformal bisa diakses oleh semua,”ujarnya.
Selain itu, status lahan menjadi semakin kompleks. Banyak lahan pinggiran kota kini ditetapkan sebagai zona hijau untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, membuat harga tanah semakin mahal. “Ketahanan pangan justru berbenturan dengan target pembangunan rumah. Kami terpaksa mencari tanah di lokasi yang lebih jauh dan mahal,”kata Iqbal.
Para pengembang juga mengkritisi usulan agar mereka menggunakan tanah sitaan dari kasus BLBI, kejaksaan, atau bank bermasalah. “Itu berisiko. Kita sudah bangun, lalu dipermasalahkan KPK karena status tanahnya tidak tuntas,” tambahnya.
Iqbal menegaskan bahwa meski pasar rumah subsidi tetap ada, kepastian kebijakan sangat diperlukan. “Tanpa petunjuk teknis yang jelas, kami kesulitan menentukan peran serta dan arah investasi,” tutupnya.
Para pengembang berharap DPD RI dapat menyampaikan persoalan ini ke pemerintah pusat, agar program 3 juta rumah tidak hanya menjadi janji politik, tetapi memiliki perencanaan teknis dan regulasi yang matang, sehingga tidak menimbulkan disorientasi di pasar.(*)
