JAKARTA– Anggota Komisi VI DPR RI, Sadarestuwati, mengkritik ketimpangan harga gabah dan beras nasional dalam Rapat Kerja bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Kompleks Parlemen, Senayan.
Ia mengapresiasi kesanggupan Perum Bulog menyerap 2 juta ton gabah petani, namun mengingatkan pemerintah soal ancaman disparitas harga di tingkat petani dan konsumen.
“Harga gabah Rp7.500/kg itu membahagiakan. Tapi mari realistis rendemen saat musim hujan bahkan bisa di bawah 50 persen. Maka menjual beras dengan HET Rp12.500 jelas tidak ideal,” tegas Sadarestuwati.
Ia menyebut harga beras di pasar saat ini telah menembus Rp15.000/kg. “Belum masuk ongkos jemur, tenaga kerja, angkut. Dengan HET yang rendah, pedagang terancam sanksi, padahal mereka bekerja di tengah beban biaya produksi yang nyata,” katanya.
DPRD Parepare Sidak Gudang Bulog, Temukan Stok Beras Berlimpah
Senada dengan kekhawatiran tersebut, DPRD Kota Parepare melakukan inspeksi mendadak ke gudang Bulog setelah menerima keluhan masyarakat soal lonjakan harga beras di pasar. Ketua DPRD Parepare, Kaharuddin, mendesak Bulog segera menstabilkan harga karena beras merupakan kebutuhan dasar rakyat.
“Saat sidak, kami temukan stok beras di gudang justru berlimpah. Jangan sampai ketersediaan tinggi tapi harga tetap melambung,” ujarnya dikutip dati.laman salah satu media siber seraya mengimbau warga untuk melaporkan pedagang yang menjual beras subsidi di atas HET Rp12.500/kg.
Pimpinan Cabang Bulog Parepare, Mohammad Junaedy, menegaskan bahwa mereka telah menerima instruksi dari Bapanas untuk segera menyalurkan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) dengan harga Rp11.000/kg. Ia menekankan bahwa penjualan tidak boleh melebihi HET.
Distribusi Lambat Berisiko Picu Inflasi
Sadarestuwati pun menyoroti pentingnya langkah cepat dalam distribusi beras oleh Bulog. Ia meminta agar beras hasil serapan tidak hanya ditimbun sebagai cadangan, tetapi segera disalurkan ke pasar. “Kalau hanya dijadikan stok, bahan baku di pasar menyusut, harga naik, dan masyarakat yang menanggung dampaknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah mengevaluasi struktur HPP dan HET secara menyeluruh. “Sudah saatnya Presiden turun tangan dan memastikan reformulasi harga dilakukan berdasarkan kondisi riil. Petani tidak butuh retorika, mereka butuh kepastian,” pungkasnya.(*)
