PAREPARE – Tokoh masyarakat sekaligus mantan Anggota DPRD Kota Parepare, HA Rahman Saleh, melontarkan kritik tajam terhadap sikap Pemerintah Kota Parepare yang dinilai antikritik, khususnya dalam menyikapi peran media sebagai pilar demokrasi.
Dalam pernyataannya, Rahman menyesalkan keberlanjutan kebijakan yang disebutnya sebagai “warisan TP”, yang menggunakan skema kerja sama dan bantuan pembinaan media berbasis APBD untuk membungkam suara-suara kritis.
“Pemerintahan yang baik itu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, bukan alergi terhadap kritik,” tegas Rahman, Rabu, 2 Juli 2025, usai menyikapi pernyataan tim TSM-MO kepada redaksi Kilassulawesi.com.
Ia menilai, praktik pembatasan kerja sama hanya kepada media yang loyal merupakan bentuk penyalahgunaan anggaran publik dan pelecehan terhadap fungsi pers sebagai mitra evaluatif pemerintah.
Belajar dari Ali Sadikin: Kritik Bukan Ancaman, Tapi Cermin
Rahman mengajak para pemimpin daerah untuk meneladani sosok Ali Sadikin, Gubernur Jakarta era 1966–1977, yang justru secara sadar membiayai media agar bisa mengkritik kebijakannya. Bagi Bang Ali, kritik adalah alat refleksi, bukan ancaman.
“Ali Sadikin tidak alergi kritik. Ia justru menjadikan media sebagai mitra untuk mengevaluasi kinerjanya. Itu pemimpin sejati,” ujar Rahman.
Sikap terbuka terhadap kritik, menurutnya, adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang sehat dan dipercaya publik. Ia menilai, jika pemerintah hanya mengakomodasi media yang ‘ramah kekuasaan’, maka demokrasi lokal akan kehilangan daya hidupnya.
Anggaran Publik Bukan Alat Kendali
Rahman juga menekankan bahwa anggaran media yang bersumber dari APBD adalah milik rakyat, bukan alat kendali pejabat. Ia mengingatkan bahwa penggunaan dana publik untuk membina media seharusnya dilakukan secara adil, transparan, dan berbasis kinerja jurnalistik, bukan loyalitas politik.
“Kalau hanya media yang bisa dikendalikan yang diberi anggaran, itu bukan pembinaan, tapi pembungkaman,” tegasnya.
Seruan Moral untuk Pemerintah dan Masyarakat
Di akhir pernyataannya, Rahman mengimbau agar pemerintah membuka ruang dialog dengan media, bukan menutupnya dengan tekanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak diam terhadap praktik yang melemahkan fungsi kontrol sosial.
“Kritik itu vitamin demokrasi. Kalau pemerintah takut dikritik, berarti ada yang tidak beres dalam cara mereka memimpin,” pungkasnya.(*)
