SULBAR— Di tengah tekanan fiskal yang kian menyempit, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), menunjukkan langkah taktis dan agresif dalam mengamankan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Dalam kunjungan kerja selama dua hari di Jakarta, SDK berhasil membawa pulang komitmen dana APBN senilai lebih dari Rp1,04 triliun untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor strategis di Sulbar.
Langkah ini menjadi angin segar bagi Pemprov Sulbar yang tengah menghadapi penurunan tajam kapasitas fiskal. Pada tahun anggaran 2026, APBD Sulbar diperkirakan hanya berkisar antara Rp1,6 hingga Rp1,7 triliun. Penurunan ini dipicu oleh penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 16,5%, serta pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 74,6%.
“Ruang fiskal kita sangat terbatas untuk membiayai program prioritas seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pendidikan. Tapi kita tidak boleh menyerah,” ujar SDK.
Melalui pendekatan intensif ke sejumlah kementerian, SDK berhasil mengamankan dukungan anggaran sebagai berikut:
– Kementerian Sosial: Rp470,82 miliar untuk program perlindungan sosial, serta Rp200 miliar untuk pembangunan dua gedung Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar.
– Kementerian Kesehatan: Rp370 miliar untuk bantuan alat kesehatan (Alkes), terdiri dari Rp150 miliar untuk Pemprov dan Rp220 miliar untuk enam kabupaten.
– BAKTI Kominfo: 672 titik internet publik di sekolah, puskesmas, kantor pemerintah, dan rumah ibadah, serta pembangunan 3 BTS 4G di Kabupaten Mamuju Tengah.
– Perpustakaan Nasional RI: Program revitalisasi perpustakaan daerah, pelatihan pustakawan, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik literasi pada triwulan IV tahun 2025.
“Alhamdulillah, hasil dua hari Tawaf Anggaran ini luar biasa: lebih dari Rp1 triliun untuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan digitalisasi layanan publik. Kami akan kawal agar seluruh program ini sampai ke masyarakat dan menjadi motor penggerak kesejahteraan di Sulbar,” tegas SDK.
Tak berhenti di situ, SDK juga mengajukan pembangunan Rumah Sakit Tipe B ke Kementerian Kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, menyambut baik usulan tersebut namun meminta waktu untuk mempertimbangkan relokasi dan efisiensi alokasi anggaran.
SDK memastikan bahwa rangkaian “tawaf anggaran” akan terus berlanjut ke kementerian dan lembaga lainnya. Targetnya: dukungan pembangunan di sektor infrastruktur, energi, hingga pendidikan tinggi.
Langkah ini menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan fiskal, kepemimpinan yang proaktif dan kolaboratif tetap mampu membuka ruang pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Sulbar.(*)
