SUMEDANG– Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Komitmen ini ditegaskan melalui kehadiran Pelaksana Harian Sekretaris Daerah sekaligus Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah, yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada 26–29 Oktober 2025.
Rakor nasional ini mempertemukan seluruh Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Forum strategis tersebut menjadi ruang penyelarasan arah kebijakan pembangunan agar program nasional dan daerah saling mendukung serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Sekretaris Daerah sebagai motor penggerak reformasi birokrasi, sementara Bappeda berfungsi sebagai pusat perencanaan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi hasil.
Ia juga menyoroti urgensi peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Junda Maulana menyatakan bahwa arahan Mendagri sejalan dengan semangat transformasi tata kelola pemerintahan yang tengah dijalankan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S Mengga dalam misi kelima pemerintahan mereka.
“Bagi kami di Sulawesi Barat, Rakor ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah dan mengevaluasi arah pembangunan. Di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, kerja sama antara pusat dan daerah bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan,” ujar Junda.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Sulbar berkomitmen memperkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor melalui peran strategis Sekda. Di sisi lain, Bapperida Sulbar akan terus memperkuat fungsinya sebagai pusat data, analisis kebijakan, dan fasilitator kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Mendagri juga menyoroti pentingnya pengelolaan pendapatan daerah yang inovatif dan efisien tanpa membebani masyarakat. Ia mencontohkan praktik baik dari Kabupaten Banyuwangi yang berhasil mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digital yang transparan dan terintegrasi.
Menutup kegiatan, Junda Maulana menegaskan bahwa Pemprov Sulbar akan terus mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan PAD dan penyusunan kebijakan berbasis data.
> “Keberhasilan pembangunan tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh ketepatan arah, kekuatan koordinasi, dan keberanian untuk berinovasi. Rakor ini menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi dan perencanaan yang berkualitas adalah fondasi utama bagi Indonesia yang lebih maju dan inklusif,” pungkasnya.
Rakor Nasional ini diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi dan komitmen bersama seluruh daerah dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan, efisien, dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.(*)
