JAKARTA– Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menegaskan bahwa keputusan pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI kedua, Soeharto, adalah kenyataan sejarah yang harus diterima.
Menurutnya, meski Soeharto memiliki kekurangan, jasa-jasanya terhadap bangsa jauh lebih besar dan patut dihargai. “Kita harus menerima itu sebagai suatu kenyataan. Mungkin saja Pak Harto mempunyai sedikit atau ada kekurangan, tapi lebih banyak jasanya pada negara ini,” ujar JK usai menjadi narasumber dalam acara 9th World Peace Forum 2025 di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta, Senin, 10 November 2025.
JK menyoroti peran Soeharto dalam membawa Indonesia menuju kemajuan ekonomi selama 32 tahun masa pemerintahannya. Ia membandingkan capaian pertumbuhan ekonomi era Orde Baru dengan kondisi saat ini. “Beliau telah membawa negara ini menjadi lebih baik. Bandingkan saja, pada era Soeharto pertumbuhan ekonomi bisa 7 hingga 8 persen. Sekarang, setelah itu sangat sulit tercapai,” tambah mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Ia juga menekankan bahwa pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengakhiri perdebatan publik terkait status Soeharto sebagai pahlawan nasional. “Kalau Presiden sudah umumkan resmi, itu sudah bukan lagi pro-kontra. Sebelumnya memang ada pro-kontra,” tegasnya.
JK mengajak masyarakat untuk menilai tokoh bangsa secara proporsional, sebagaimana ajaran agama yang menimbang amal dan dosa secara seimbang. “Sama dalam agama, kalau amal lebih banyak dari dosa, seseorang layak mendapat ganjaran baik. Begitu pula dalam menilai tokoh bangsa, kita harus melihat kontribusi dan pengabdiannya secara utuh,” tuturnya.
Ia menutup pernyataannya dengan refleksi penting: setiap pemimpin memiliki peran sesuai zamannya, dan bangsa ini harus belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan. “Yang penting adalah bagaimana kita mengambil pelajaran dari masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih baik,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada sepuluh tokoh bangsa dari berbagai latar belakang perjuangan. Di antaranya adalah mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto, aktivis buruh Marsinah, ahli hukum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, tokoh pendidikan Islam Hajjah Rahmah El Yunusiyyah, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin dari NTB, ulama Syaikhona Muhammad Kholil, pejuang bersenjata Tuan Rondahaim Saragih dari Sumatera Utara, dan tokoh diplomasi Zainal Abidin Syah dari Maluku Utara.
Penganugerahan ini menjadi penanda penting dalam rekonsiliasi sejarah dan penghargaan atas kontribusi lintas generasi bagi bangsa Indonesia.(*)
