MAJENE- Setelah dilakukan pembahasan selama tiga pekan, Pansus LKPJ Bupati Majene tahun 2025, akhirnya dapat merampungkan pembahasan LKPJ Bupati Majene. Itu ditandai dengan kembali menggelar rapat terakhir bersama Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene bertempat di gedung DPRD Majene, Senin 4 Mei 2026.
Menurut Ketua Pansus LKPJ, H Basri Ibrahim, pembahasan LKPJ kali ini bersama OPD merupakan pembahasan terakhir setelah seluruh OPD hadir dalam menyampaikan capaian program kegiatan di tahun 2025 lalu.
” Jadi rapat ini bersama Disdikpora Majene merupakan rapat terakhir setelah melewati serangkaian rapat sebelumnya. Namun, kami pansus bersama tim penyusun dokumen LKPJ masih akan melakukan rapat pemantapan dalam rangka menuju rapat paripurna DPRD Majene,” kata Basri Ibrahim.
Karena itu, ketua pansus LKPJ Basri Ibrahim menyampaikan apresiasinya atas kerjasama seluruh OPD lingkup Pemkab Majene yang telah hadir memenuhi undangan pansus selama ini. Terutama lagi kepada tim penyusun dokumen LKPJ Bupati Majene tahun anggaran 2025, sehingga pembahasan ini dapat berjalan normal sesuai harapan.
” Saya dan seluruh anggota pansus juga tak lupa menyampaikan permohonan maaf jika selama pembahasan terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Begitu juga terkadang nada tinggi. Semua itu tujuannya untuk kebaikan dalam mencapai kesepakatan dalam pembahasan LKPJ tersebut,” sebutnya lagi.
Dengan demikian, setelah pertemuan final nantinya bersama tim penyusun dokumen LKPJ, pihaknya akan segera merekomendasikan untuk segera di jadwalkan ke rapat paripurna DPRD Majene sebelum batas waktu yang ditentukan
Alasannya, karena sesuai ambang batas paripurna DPRD Majene terkait LKPJ Bupati Majene tahun 2025, harus sudah selesai dan masuk paripurna DPRD Majene paling lambat tanggal 12 Mei 2026.
” Jadi itu batas waktu yang ditentukan. Artinya, bisa dilakukan rapat paripurna sebelum tanggal 12 Mei, tetapi tidak boleh lewat dari tanggal 12 Mei 2026. Ini yang harus dikondisikan agar supaya secepatnya dapat diparipurnakan,” pungkas Basri Ibrahim politisi PKB itu. (Ahp)
