Diskusi Ekonomi 2026: Peran Media dan Industri Asuransi Membentuk Kepercayaan Publik dan Optimisme Terhadap Masa Depan Ekonomi Indonesia 2026

DISKUSI. Allianz Indonesia menggelar Media Workshop dengan tema "Bagaimana Peran Media serta Industri Asuransi Membentuk Kepercayaan Publik dan Optimisme Terhadap Masa Depan Ekonomi Indonesia 2026 di tengah dinamika pemerintahan yang terus berkembang" yang menghadirkan Aviliani, Ekonom Senior, Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Hasinah Jusuf, Direktur Kepatuhan, Allianz Life Indonesia, Hendra Eka selaku Photojournalist dan Editor di Jawapos.com. --IST--

JAKARTA – Menjelangi tahun 2026, Indonesia berada pada momen penting untuk memulihkan kepercayaan publik di tengah kondisi ekonomi yang masih bergejolak. Fluktuasi pertumbuhan, tekanan global, dan ketidakpastian pasar terus menuntut hadirnya stabilitas baru. Di saat yang sama, pasca transisi pemerintahan baru membawa harapan segar ke arah kebijakan yang lebih kuat, konsisten serta inklusif dan dapat menjadi fondasi bagi optimisme masyarakat untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Mendukung hal tersebut, Allianz Indonesia kembali menggelar Media Workshop yang melibatkan pengamat ekonomi dan perwakilan media untuk membahas bagaimana Peran Media serta Industri Asuransi Membentuk Kepercayaan Publik dan Optimisme Terhadap Masa Depan Ekonomi Indonesia 2026 di tengah dinamika pemerintahan yang terus berkembang.

Melihat pentingnya kepercayaan publik dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional, Allianz Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Industri asuransi, sebagai salah satu pilar stabilitas keuangan, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan, memastikan ketahanan finansial keluarga, serta meningkatkan rasa aman yang pada akhirnya berdampak langsung pada aktivitas ekonomi.

Menakar Ekonomi Global dan Arah Kebijakan Pemerintah Indonesia 2026
Mengawali diskusi, Aviliani, Ekonom Senior, Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), menjelaskan bahwa sepanjang 2025 ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia. Terjadinya pemilu di 57 negara yang mempengaruhi 49% persen populasi dunia & 60% PDB global, Polarisasi yang ditandai dengan The Great Tension (Konflik Rusia-Ukraina, Junta militer di Myanmar, dan ketegangan Asia Timur) dan Rivalitas antar negara terutama antara Tiongkok & AS dengan Penerapan tarif resiprokal.

Melihat berbagai hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa “kepastian ke depan adalah ketidakpastian itu sendiri” maka dunia usaha, dan Pemerintah perlu lebih agile dan pentingnya penerapan Governance, Risk dan Compliance (GRC). Ditengah ketidakpastian tersebut, kabar baiknya IMF kembali merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi global yakni pada tahun 2025 sebesar 3,2% dari sebelumnya 3% pada Juli 2025 dan tahun 2026 diproyeksi lebih lambat di kisaran 3,1%.

Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menunjukkan pola yang fluktuatif dari 4,87% pada triwulan I, naik menjadi 5,12% pada triwulan II, kemudian melemah tipis ke 5,04% pada triwulan III. “Dinamika pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif ini menggambarkan pemulihan yang masih rentan dan sangat dipengaruhi oleh ekspektasi dan kondusifitas perekonomian”.

“Oleh karena itu, momentum pemulihan kepercayaan masyarakat pada Pemerintah yang meningkat mulai Oktober 2025 dimana menjadi momentum yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi” ujar Aviliani. Penempatan dana SAL & SILPA sebesar Rp200 T pada kluster pertama dan Rp76 T pada klaster kedua menjadi katalis positif dimana berimplikasi pada menurunnya cost of fund yang berdampak pada penurunan bunga deposito & kredit, meningkatnya investasi & konsumsi dimana sinyal ini juga ditangkap oleh investor dengan adanya 21 kali rekor all time high di IHSG.

Program paket stimulus 8 + 4 + 5 yakni 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program lanjutan tahun 2026, dan 5 program padat karya menjadi sinyal positif dimana dana sebesar Rp16,23 T akan disalurkan ke masyarakat. Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) yang bertujuan mengakselerasi pelaksanaan program strategis nasional, investasi, dan kebijakan ekonomi yang berfokus pada debottlenecking, koordinasi lintas K/L dan memastikan realisasi anggaran sesuai target menjadi angin segar bagi masyarakat karena 90% PDB Nasional ditopang oleh sektor swasta dan konsumsi masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi bukan hanya angka di atas kertas, perlunya pemerataan dan juga ekspektasi masyarakat bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Maka dengan roda ekonomi yang bergerak lebih cepat maka keputusan finansial masyarakat menjadi lebih optimis” ujarnya.

Ketahanan Industri Asuransi dan Peluang Pertumbuhan 2026
Sejalan dengan dinamika ekonomi tersebut, sektor asuransi juga menunjukkan prospek positif menuju 2026. Didukung digitalisasi, peningkatan literasi, dan tumbuhnya kelas menengah, industri ini mencatat kinerja solid dengan total aset mencapai Rp1.181,21 triliun per September 2025, atau naik 3,39 persen secara tahunan. OJK turut memperkuat fondasi industri melalui regulasi baru, termasuk kenaikan modal minimum, pemisahan unit syariah, dan standar pelaporan risiko, untuk mendorong industri yang lebih sehat dan kompetitif.

Dari perspektif industri Asuransi, Hasinah Jusuf, Direktur Kepatuhan, Allianz Life Indonesia, memaparkan bahwa sektor asuransi tetap menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi. Hingga September 2025, total pendapatan premi industri tercatat sebesar Rp132,85 triliun, dengan sektor asuransi jiwa masih mengalami kontraksi 2,06 persen secara tahunan.

Tahun 2026, industri asuransi tidak hanya menunjukkan ketahanan, tetapi juga bersiap menjalankan berbagai regulasi baru, seperti skema co-payment, pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM), penguatan underwriting berbasis risiko, serta percepatan digitalisasi layanan. Kewajiban pemenuhan ekuitas minimum sesuai POJK 23/2023 juga menjadi langkah penting untuk memperkuat permodalan dan perlindungan pemegang polis. Selain itu, hadirnya kebijakan Lembaga Penjaminan Polis (LPP) yang akan berlaku pada 2028 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen. Seluruh kebijakan ini diharapkan membentuk industri yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Allianz Life dan Allianz Syariah mencatat pendapatan premi total sebesar Rp15,2 triliun hingga kuartal III tahun 2025 dan terus memperkuat edukasi keuangan melalui berbagai program dan kegiatan literasi serta edukasi asuransi melalui berbagai kanal, baik online maupun secara langsung ke sekolah-sekolah, hingga komunitas lokal dan pelaku usaha mikro. Melalui beragam program literasi yang dilakukan, Allianz telah menjangkau lebih dari 1 juta penerima manfaat.

Hasinah menegaskan, “Ketahanan industri asuransi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada persepsi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, industri, dan media sangat penting untuk membangun narasi positif mengenai peran asuransi bagi stabilitas finansial keluarga,” ujarnya.

Salah satu upaya yang juga terus dilakukan oleh Allianz Indonesia untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan adalah dengan mengadakan Allianz Journalist Writing Competition yang telah diselenggarakan sejak tahun 2020.

Tahun ini, Allianz Journalist Writing Competition 2025 berhasil mengumpulkan lebih dari 3.000 artikel pemberitaan seputar asuransi yang diterbitkan sejak bulan Januari hingga November 2025. Pemenang terbaik dari kategori berita cetak, online, dan foto telah dipilih berdasarkan penilaian dewan juri, yakni Wahyuni Murtiani selaku Head of Corporate Communications Allianz Indonesia, Irfan Junaidi selaku Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara dan Hendra Eka selaku Photojournalist dan Editor di Jawapos.com.

Melalui kompetisi ini, Allianz Indonesia memberikan apresiasi untuk rekan-rekan media yang telah mendukung kegiatan edukasi keuangan dan asuransi, melalui beragam pemberitaan yang telah dipublikasikan selama tahun 2025.

Media sebagai Pilar Kepercayaan Publik dalam Pemulihan Ekonomi
Dalam membahas peran media sebagai pilar kepercayaan publik, Irfan Junaidi, Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara, menyoroti tantangan media arus utama di era post-truth. Mulai dari dominasi opini, disinformasi berbasis algoritma, hingga tekanan industri akibat penurunan belanja iklan dan gelombang PHK sejak 2023. Menurutnya, media harus memperkuat akurasi dan empati dalam pemberitaan agar dapat menjadi jembatan komunikasi yang kredibel.

“Di era post-truth, tugas media bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi menjaga agar publik tidak terjebak dalam disinformasi. Kepercayaan publik adalah fondasi pemulihan ekonomi, dan media harus menjadi jembatan komunikasi yang objektif, empatik, dan konsisten,” tegas Irfan.

Di tengah meningkatnya disinformasi dan misinformasi di dunia maya, jurnalisme beretika menjadi benteng penting untuk menjaga integritas informasi. Ia mendorong jurnalis untuk memperkuat kompetensi verifikasi, literasi digital, integritas dan kepatuhan terhadap kode etik, termasuk dalam menghadapi tantangan baru seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam proses jurnalistik.

Hendra Eka, Photojournalist & Editor Jawapos.com, menambahkan bahwa visual menjadi elemen krusial dalam membangun persepsi publik. Dalam era post-truth, foto jurnalistik yang autentik dan beretika mampu mengembalikan kepercayaan publik serta mencerminkan realitas sosial secara objektif.

“Foto jurnalistik yang berkualitas tidak hanya menyampaikan cerita, tetapi juga membangun harapan dan rasa percaya terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Dalam konteks 2026, visual yang menggambarkan sinergi antara masyarakat dan berbagai kalangan menjadi kunci dalam menumbuhkan optimisme nasional,” tutup Hendra.(rls)

Pos terkait