KUALA LUMPUR – Dosen Fakultas Bisnis Institut Andi Sapada sekaligus Ketua Prodi S1 Manajemen, Dr. Fandy Putra Bakhtiar Tijjang, SE., MM tampil di hadapan sejumlah ilmuwan internasional dengan presentasi yang memantik diskusi hangat.
Dalam forum ilmiah di Negara Jiran, Malaysia, Dr. Fandy menegaskan bahwa governance tidak jauh berbeda dengan pengelolaan pasar. “Masyarakat adalah pelanggan kebijakan. Kebijakan publik harus dirancang berbasis kebutuhan, persepsi, dan pengalaman publik, bukan sekadar kepentingan administratif,” tegasnya, Jumat, 30 Januari 2026.
Ia menyoroti tantangan terbesar dalam menerjemahkan data teknis menjadi kebijakan publik, gap komunikasi. Menurutnya, data yang valid sering gagal dipahami pengambil keputusan.
“Di sinilah pendekatan pemasaran berperan. Data harus dikemas menjadi insight, narasi, dan proposisi nilai kebijakan agar relevan dan praktis,” jelasnya putra dari Prof Bakhtiar Tijjang.
Riset Dr. Fandy juga menekankan pentingnya shared value dan regional branding governance. Dengan tantangan serupa di negara-negara ASEAN, framework yang ia tawarkan bisa menjadi benchmark untuk harmonisasi kebijakan layanan publik, digital governance, hingga peningkatan kepercayaan publik regional.
Menjawab isu resistensi birokrasi, Dr. Fandy menekankan model market-driven governance. Aparatur didorong melihat perubahan sebagai peluang meningkatkan kinerja dan citra institusi. Ia juga menilai framework ini adaptif di luar Indonesia, terutama pada prinsip stakeholder engagement dan performance-based governance, meski tetap menantang saat berhadapan dengan budaya birokrasi lokal dan regulasi politik masing-masing negara.
Dalam konteks teknologi digital, ia menyamakan peran platform digital dengan digital marketing di sektor publik, mempercepat arus informasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat public trust. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi hanya efektif jika didukung literasi digital dan komitmen etis.
Lebih jauh, Dr. Fandy mengantisipasi potensi penyalahgunaan data oleh elite politik melalui konsep ethical governance dan data accountability. “Data publik harus dilindungi dengan regulasi jelas dan pengawasan independen agar tidak dimanipulasi untuk kepentingan elite tertentu,” pungkasnya.(*)
