PAREPARE– Sorotan publik atas dugaan penyalahgunaan anggaran di Parepare semakin tajam setelah tokoh masyarakat Rahmat Sjamsu Alam dan Ketua LSM Indonesia Care (Incare) Sulawesi, Andi Ilham menilai aksi mahasiswa di Jakarta bukan sekadar demonstrasi jalanan, melainkan alarm keras sekaligus tamparan bagi pemerintah daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum yang dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan sejak awal.
Dimana puluhan mahasiswa HMI dari Gerakan Aktivis Mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi serentak di depan Kementerian Dalam Negeri RI dan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 3 Februari 2026. Mereka menuding Pemerintah Kota Parepare sarat praktik penyalahgunaan kewenangan dan anggaran, mulai dari pengadaan mobil dinas mewah hingga dugaan pungutan fee proyek 20 persen.
Dalam orasi, massa menyorot pengadaan mobil dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota senilai Rp2,6 miliar, rehabilitasi rumah jabatan Wali Kota sekitar Rp2 miliar, serta kegagalan pembayaran penuh Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi seribu guru akibat kelalaian birokrasi.
Ketua Demokrat sekaligus tokoh masyarakat Parepare, Rahmat Sjamsu Alam, menilai aksi mahasiswa di Jakarta sebagai bentuk wajar dari kontrol publik terhadap pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa kebijakan pembelian mobil dinas mewah tidak sejalan dengan harapan rakyat yang mendambakan pemimpin sederhana.
“Miris rasanya ketika masyarakat ingin pemimpin sederhana, tapi justru yang ditonjolkan pembelian mobil mewah. Itu jelas tidak melihat kebutuhan dan keinginan rakyat,” ujar Rahmat, Rabu, 4 Februari 2026, di Warkop 588.
Menurutnya, demo mahasiswa harus dipandang sebagai peringatan keras agar pemerintah lebih hati-hati dalam mengelola anggaran. Ia menambahkan, aksi bisa datang dari berbagai latar belakang murni suara rakyat, lawan politik, atau sekadar mencari panggung namun jika pemerintah benar dalam kebijakan, tidak ada alasan untuk takut.
“Kalau benar, ngapain takut dengan demo? Justru demo itu alarm agar pemerintah tidak egois dan DPRD tidak sekadar jadi stempel. Demo adalah pengingat, bukan ancaman,” tegasnya.
Rahmat menutup dengan dorongan agar DPRD dan Pemkot Parepare konsolidasi, tidak berjalan dengan ego masing-masing, dan memastikan program pemerintah berpihak pada masyarakat.
Berbeda halnya dengan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Care (Incare), Andi Ilham, menilai aksi mahasiswa di KPK sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap aparat penegak hukum di daerah. Menurutnya, inspektorat dan lembaga pengawasan lokal gagal menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga mahasiswa memilih jalur langsung ke pusat.
“Ini sebenarnya tamparan bagi aparat penegak hukum di daerah. Seharusnya kasus-kasus seperti ini bisa ditangani lokal, tidak perlu sampai ke KPK. Kalau aparat benar-benar bekerja dengan baik, menerima aspirasi, dan mencari bukti di lapangan, pasti bisa,” kata Andi Ilham.
Ia juga menyoroti peran DPRD yang seharusnya menjadi filter dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara simultan sejak awal, bukan turun setelah proyek selesai atau masalah mencuat.
“Gunakan fungsi pengawasanmu, karena anda punya hak di situ. Jangan tunggu kebablasan baru bergerak. Kalau isu fee proyek merebak, itu harus segera ditindaklanjuti. Sulit dibuktikan memang, tapi aroma penyimpangan jelas ada,” tegasnya.
Pernyataan tokoh masyarakat dan LSM Incare mempertegas bahwa aksi mahasiswa bukan sekadar demonstrasi jalanan, melainkan alarm keras atas lemahnya pengawasan anggaran di Parepare. Publik kini menunggu langkah nyata DPRD dan aparat penegak hukum daerah untuk membuktikan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas. (*)
