JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengapresiasi pembinaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan anggaran di Kementerian Desa PDT.
Apresiasi tersebut disampaikan Yandri saat bertemu Anggota III BPK, Akhsanul Khaq, Selasa (03/03/2026). Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas penguatan tata kelola anggaran agar semakin akuntabel dan tepat sasaran.
“Agar anggaran tepat sasaran dan tidak ada penyimpangan, karena satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,”tegas Yandri.
Ia menyampaikan terima kasih atas pembinaan BPK, khususnya terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, pendampingan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan transparansi internal kementerian.
Tak hanya itu, Yandri juga menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih kementeriannya untuk ke-10 kalinya. Capaian ini, kata dia, merupakan hasil kerja kolektif serta komitmen terhadap tata kelola keuangan yang bersih dan profesional.
“Kami menyampaikan terima kasih. Berkat pembinaan BPK RI, Kementerian Desa PDT kembali memperoleh opini WTP untuk ke-10 kalinya,”ujarnya.
Terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025 (unaudited) yang telah diserahkan ke BPK, Yandri memastikan pihaknya siap menyampaikan seluruh data pendukung yang dibutuhkan selama proses audit berlangsung.
“Kami senantiasa berupaya memperbaiki tata kelola, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan sesuai rekomendasi BPK RI,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, Mendes Yandri turut didampingi Sekjen Kemendes Taufik Madjid, Irjen Masyhudi, Dirjen PEID Tabrani, Kepala BPSDM Agustomi Masik, Sekretaris Itjen Dian Rediana, serta Plt Kepala Biro Keuangan Cece Yusuf.
Pertemuan ini menjadi sinyal kuat bahwa penguatan akuntabilitas dan transparansi anggaran desa tetap menjadi prioritas pemerintah, seiring besarnya peran dana desa dalam mendorong pembangunan dan pengentasan ketertinggalan di berbagai wilayah Indonesia.(*)
