MAKASSAR, KILASSULAWESI– Pj. Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani, menghadiri Rapat Evaluasi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Tahap I 2024 di Sulawesi Selatan. Rapat evaluasi ini berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada, Rabu, 5 Februari 2025.
Rapat evaluasi dihadiri oleh berbagai pejabat penting untuk memastikan seleksi berjalan dengan transparan dan berkualitas. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, Pj Gubernur Sulawesi Selatan Fadjry Djufry, serta Kepala Kanreg IV BKN Makassar.
Acara ini juga dihadiri oleh Para Bupati/Wali Kota se-Provinsi Sulsel dan Kepala BKD Provinsi Sulsel. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Purwadi menekankan bahwa pemerintah berharap mendapatkan SDM yang berkualitas melalui proses seleksi yang telah dilakukan.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah berkomitmen melakukan penataan tenaga non-ASN sejak tahun 2005 hingga saat ini, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme aparatur sipil negara.
Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengingatkan para kepala daerah terpilih nantinya untuk tetap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat terkait penataan tenaga honorer. Hal ini penting untuk memastikan kesejahteraan dan kejelasan status tenaga honorer di seluruh Indonesia, khususnya dalam hal pengangkatan PPPK.
Pj. Wali Kota Parepare, Abdul Hayat Gani, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Parepare telah melaksanakan seleksi PPPK Tahap I dengan hasil yang memuaskan, di mana sebanyak 1.079 peserta berhasil lolos seleksi. Pemkot Parepare, melalui BKPSDMD, akan segera melaksanakan seleksi PPPK Tahap II dengan memperhatikan perbaikan dan evaluasi dari pelaksanaan seleksi tahap pertama.
Pihaknya optimis bahwa proses seleksi ini akan semakin memperbaiki kualitas SDM di lingkungan pemerintahan kota Parepare. Evaluasi yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kualitas SDM di Sulawesi Selatan serta menjadi acuan bagi daerah lain dalam melaksanakan seleksi CPNS dan PPPK secara transparan dan akuntabel.(*)
