PAREPARE — Di bawah terik matahari dan kepulan asap hitam, Jenderal Lapangan Aliansi Mahasiswa Parepare, Akbar, berdiri tegak di hadapan Ketua, Wakil Ketua, dan sejumlah anggota DPRD Kota Parepare.
Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia menyampaikan bahwa aksi siang itu bukan sekadar unjuk rasa, melainkan gerakan yang terkonsolidasi secara kolektif dan politis.
“Kami tegaskan, tidak ada gerakan di luar instruksi Jenderal Lapangan. Apa yang kami bawa hari ini adalah hasil pengkajian, pengamatan, dan dialektika bersama,” ujar Akbar, menandai bahwa gerakan ini lahir dari proses intelektual dan konsolidasi lintas organisasi mahasiswa, mulai dari UKP, MM, HMI, GMKI, PMI, hingga elemen kampus lainnya di Parepare.
Aksi ini digelar sebagai respons terhadap dinamika nasional yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Mahasiswa menyoroti kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang dianggap tidak memiliki urgensi sosial, terutama di tengah tingginya angka pengangguran dan kesenjangan ekonomi. “Kebijakan ini memperlebar jurang ketidakpercayaan antara rakyat dan lembaga legislatif,” tegas mereka.
Selain itu, mahasiswa mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, yang dinilai sebagai instrumen penting dalam pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan kejahatan terorganisir. Penundaan pembahasan RUU ini memunculkan kecurigaan akan resistensi politik dan kepentingan elit yang ingin menghindari jerat hukum.
“Kami menolak keras kebijakan yang memperkaya diri sendiri di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Kami menuntut dua hal yakni batalkan kenaikan gaji DPR dan sahkan RUU Perampasan Aset,” seru Akbar.
Di akhir orasinya, Akbar menyerukan agar wakil rakyat membuka ruang dialog yang jujur dan transparan. “Tidak ada lagi permainan kucing-kucingan. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan pelindung kepentingan elit,” tutupnya.
Aksi yang dikawal aparat kepolisian, tni dan satpol pp ini menjadi simbol bahwa mahasiswa bukan hanya turun ke jalan, tetapi juga membawa gagasan, kajian, dan harapan akan demokrasi yang lebih bermartabat.(*)
