PAREPARE– Parepare diguncang lagi. Rahman Saleh, mantan legislator yang kini jadi pemerhati pemerintahan, menyingkap borok lama DPRD dan Pemkot, perjalanan dinas fiktif miliaran, rumah dinas kosong tapi tetap disedot anggaran, hingga dana aspirasi yang berakhir jadi sapi di lapas. Skandal tunjangan perumahan hanyalah puncak gunung es dari budaya korupsi berjamaah yang merampas harga diri rakyat Parepare.
HA Rahman Saleh, menuturkan bahwa polemik yang kini bergulir terkait DPRD Parepare tidak bisa dilepaskan dari persekongkolan pejabat eksekutif dan legislatif periode sebelumnya.
Menurutnya, praktik saling pengertian yang terjadi kala itu telah melahirkan apa yang ia sebut sebagai “Memorandum of Corruption” berjamaah, meski harus menguras uang rakyat dalam jumlah fantastis.
Rahman mengungkapkan bahwa perjalanan dinas ugal-ugalan dan bahkan fiktif yang dilakukan oleh anggota dewan telah mencapai angka Rp50 miliar pada tahun 2023 dan Rp41 miliar pada tahun 2024. Selain itu, ia menyoroti adanya biaya operasional (BOP) rumah dinas Ketua DPRD yang mencapai Rp236 juta pada tahun 2023, meski rumah dinas tersebut tidak ditempati selama tujuh tahun.
Praktik ini, menurutnya, menunjukkan betapa lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Tidak hanya itu, Rahman juga menyinggung penyelewengan dana aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun justru berujung pada kasus sapi yang makan rumput di lapas.
Ia menilai bahwa skandal tunjangan perumahan (TP) yang saat ini sedang bergulir hanyalah satu dari sekian banyak bentuk penyalahgunaan anggaran yang terjadi. Rahman menegaskan bahwa semua praktik ini mencerminkan budaya korupsi yang sistematis dan terstruktur, di mana eksekutif dan legislatif saling menutupi dan saling menguntungkan.
Ia berharap pengungkapan kasus ini dapat menjadi momentum untuk membongkar praktik lama dan memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, rakyat kecil yang selama ini dirugikan berhak mendapatkan keadilan, sementara aparat penegak hukum harus berani masuk dan menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran tanpa pandang bulu.
Pernyataan Rahman Saleh ini menambah tekanan publik terhadap DPRD dan Pemkot Parepare untuk segera melakukan pembenahan. Polemik tunjangan perumahan dan perjalanan dinas bukan sekadar isu teknis, melainkan simbol dari gunung es korupsi yang harus segera dituntaskan demi menjaga harga diri dan kepercayaan masyarakat Parepare.(*)
