PAREPARE — Polemik seputar Turnamen Domino Wali Kota Cup 2025 yang digelar di Lapangan Andi Makkasau, Parepare, terus bergulir. Setelah kericuhan yang terjadi selama pelaksanaan turnamen pada 6–7 September, kini dua kubu dalam tubuh Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) saling bersuara.
PORDI Sulawesi Selatan menegaskan pembekuan pengurus Parepare sebagai keputusan final, sementara PORDI Parepare menyatakan siap bertanggung jawab dan mengembalikan dana peserta.
Wakil Ketua PORDI Sulsel, H Lutfi Hanafi, yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua PORDI Parepare, menyatakan bahwa keputusan pembekuan kepengurusan lama diambil berdasarkan temuan pelanggaran dalam pelaksanaan turnamen.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep itu menegaskan bahwa pihak provinsi siap menghadapi segala konsekuensi hukum, termasuk jika pengurus lama mengajukan tuntutan. “Keputusan ini sudah final. Terkait berbagai hal yang mereka sampaikan, kita siap menghadapi apa pun yang akan mereka lakukan,” ujar kader Partai Gerindra tersebut, Senin, 8 September 2025, malam tadi.
Meski demikian, Lutfi menyatakan dukungan terhadap langkah panitia mengembalikan dana pendaftaran peserta sebagai bentuk tanggung jawab moral. “Kami mendukung pengembalian dana dari ribuan pasangan peserta. Itu langkah yang tepat,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Harian PORDI Parepare sekaligus Ketua Panitia Turnamen, Anwar Saad, membantah tudingan bahwa kegiatan tersebut merupakan praktik perjudian. Ia menegaskan bahwa turnamen telah mendapat surat rekomendasi resmi dan biaya pendaftaran sebesar Rp200 ribu per pasangan adalah hal lazim dalam kegiatan olahraga. “Hadiah dijamin sponsor. Jadi tidak benar kalau disebut judi. Ini murni pembinaan olahraga domino,” tegas Anwar dalam konferensi pers di Sekretariat Panitia, dikutip dari laman voice sulsel.
Kuasa hukum PORDI Parepare, Makmur Raona, menyebut pembekuan oleh PORDI Sulsel tidak sah karena kewenangan tersebut hanya dimiliki pengurus pusat. Ia bahkan menyebut konflik ini dipicu oleh informasi menyesatkan dari pihak provinsi dan tengah menyiapkan langkah hukum untuk meluruskan persoalan.
Meski terjadi kekisruhan, PORDI Parepare menyatakan komitmen penuh untuk mengembalikan dana pendaftaran dari 1.378 pasangan peserta secara bertahap mulai Selasa, 9 September 2025. Panitia juga menyampaikan permintaan maaf kepada Pemerintah Kota Parepare dan menegaskan dukungan terhadap program pengembangan UMKM dan pariwisata melalui kegiatan olahraga.
“Kami akan meminta maaf secara resmi kepada Bapak Wali Kota. PORDI Parepare tetap mendukung pemerintah dalam menggerakkan ekonomi daerah. Mari kita jaga nama baik Pemkot,” ujar pengurus pertandingan, M. Hasbi.
Dengan dua versi narasi yang saling berhadapan, publik kini menanti langkah selanjutnya dari masing-masing pihak apakah konflik ini akan berujung pada rekonsiliasi atau berlanjut ke ranah hukum.(*)
