JAKARTA — Di tengah deru mesin dan hiruk-pikuk aktivitas bongkar muat di pelabuhan, suara kaum buruh kini menggema lebih lantang. Mereka tak hanya mengangkat peti kemas, tetapi juga mengangkat tuntutan hak untuk belajar, bermimpi, dan diakui sebagai bagian dari bangsa yang berdaulat atas ilmu dan masa depan.
Seruan ini datang dari Serikat Pekerja TKBM Indonesia (SP TKBM Indonesia) melalui inisiatif “Program Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana.” Gerakan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas minimnya akses pendidikan bagi buruh pelabuhan dan keluarganya meski mereka menjadi tulang punggung distribusi ekonomi nasional.
“Kami bukan menuntut belas kasihan. Kami menuntut keadilan. Negara punya Dana Abadi Pendidikan ratusan triliun, tapi buruh pelabuhan tetap terpinggirkan. Kami hanya ingin ikut mencerdaskan bangsa, seperti amanat konstitusi,” tegas Subhan Hadil, Ketua Umum SP TKBM Indonesia.
Data resmi mencatat Dana Abadi Pendidikan Indonesia telah menembus Rp146 triliun, sementara anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan LPDP mencapai puluhan triliun setiap tahun. Namun, program-program tersebut dinilai belum menyentuh buruh pelabuhan mereka yang bekerja siang malam demi menjaga roda logistik nasional tetap berputar.
“Anak buruh masih banyak yang putus sekolah karena biaya. Para buruh sendiri tak punya kesempatan meningkatkan kapasitas. Sementara dana pendidikan hanya berputar di kalangan tertentu,” lanjut Subhan.
Sebagai respons, SP TKBM Indonesia membangun sistem pendidikan alternatif melalui “Kampus Rakyat Buruh Pelabuhan.” Program ini mencakup:
– Paket A, B, dan C untuk buruh yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.
– Program Sarjana Gratis bagi buruh dan anak buruh, bekerja sama dengan perguruan tinggi terbuka dan mitra pendidikan nasional.
– Pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja berbasis industri pelabuhan dan logistik.
Semua program dikelola secara mandiri dan gotong royong, dengan semangat “dari buruh, oleh buruh, untuk masa depan buruh.” SP TKBM Indonesia menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk:
– Mengevaluasi total Dana Abadi Pendidikan, LPDP, dan KIP agar berpihak pada pekerja dan masyarakat akar rumput.
– Membentuk program nasional “Buruh Sekolah dan Buruh Sarjana” yang menjamin akses pendidikan gratis bagi buruh pelabuhan dan pekerja informal.
– Membuka kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan industri dalam pemberdayaan pendidikan buruh.
“Kami siap belajar dan membangun negeri ini dari pelabuhan. Tapi bila negara menutup mata, kami siap datang ke istana bukan untuk menggugat, tapi untuk mengembalikan nurani kebangsaan yang hilang,” ujar Subhan.
SP TKBM Indonesia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersolidaritas:
– Mahasiswa dan akademisi untuk mendukung gerakan pendidikan buruh.
– Serikat pekerja untuk bersatu memperjuangkan hak belajar.
– Masyarakat sipil, tokoh agama, dan media untuk menyuarakan keadilan pendidikan.
Gerakan ini bukan semata tentang buruh pelabuhan, melainkan gerakan moral menegakkan Pasal 31 UUD 1945: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. “Kami akan datang bukan dengan amarah, tapi dengan buku dan pena,” tutup Subhan.
Kini, di berbagai pelabuhan mulai bermunculan ruang belajar, tenda literasi, dan kelas malam di antara kontainer. Sebuah wajah baru perjuangan buruh bercahaya oleh semangat perubahan, bukan hanya oleh keringat kerja.(*)
