JATINANGOR— Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Hj Suriani A. SE didampingi Kepala Bappeda Pangkep, Iman Takbir turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bersama kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
Kegiatan strategis ini berlangsung selama empat hari, mulai 26 hingga 29 Oktober 2025, dan diikuti oleh ratusan pejabat daerah dari seluruh Indonesia. Dalam keterangannya melalui Humas Pemkab Pangkep, Hj Suriani menyebutkan bahwa rakor ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan fiskal dan pembangunan yang semakin kompleks.
“Acara ini sangat penting untuk menyinkronkan berbagai program dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Salah satu isu krusial yang dibahas adalah soal dana transfer ke daerah yang dirasakan banyak berkurang,” ujarnya.
Rakornas ini dihadiri oleh 38 Sekda provinsi, 38 Kepala Bappeda provinsi, serta 514 Sekda dan 514 Kepala Bappeda dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Kehadiran mereka menjadi bukti komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Evaluasi Program 2025 dan Penyusunan RKPD 2026
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan bahwa rakor ini tidak hanya bertujuan menyelaraskan program pusat dan daerah, tetapi juga menjadi forum evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 serta persiapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2026.
“Kita ingin memastikan bahwa program-program unggulan Presiden Prabowo seperti penanggulangan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan pengangguran, penataan perumahan kumuh, ketahanan pangan, hingga pengelolaan sampah benar-benar menjadi prioritas di daerah,” tegas Tito.
Untuk memperkuat pemahaman dan sinergi lintas sektor, rakor ini juga menghadirkan berbagai kementerian teknis seperti Kementerian PUPR, Keuangan, Kesehatan, Riset dan Dikti, Pendidikan, KemenPAN-RB, Kemensos, Koperasi, hingga Bappenas.
Kepala Bappeda Pangkep, Iman Takbir menambahkan bahwa pemerintah daerah harus mulai membangun kemandirian fiskal dan kelembagaan agar tidak terus bergantung pada pusat. Menurutnya, pengelolaan pelayanan publik, manajemen pemerintahan, dan anggaran daerah harus dilakukan secara inovatif dan berkelanjutan.
“Kita harus memahami bahwa arah kebijakan nasional mendorong daerah untuk lebih mandiri. Ini tantangan sekaligus peluang bagi daerah seperti Pangkep untuk bertransformasi,” jelasnya.
Dengan semangat kolaboratif dan visi pembangunan yang terintegrasi, Rakornas ini diharapkan menjadi titik tolak bagi penguatan peran daerah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif, tangguh, dan berdaya saing.(*)
