PAREPARE – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Parepare menggelar Sosialisasi Diseminasi Statistik sekaligus meresmikan Garda Sensus Ekonomi 2026 di Aula BPS Kota Parepare, Selasa, 2 Desember 2025.
Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarun Agung Hamka, bersama tamu undangan dari berbagai unsur, termasuk kalangan media.
Dalam sambutannya, Kepala BPS Kota Parepare, Dian Ernawati, menegaskan bahwa media memiliki peran vital dalam menyebarkan informasi statistik kepada masyarakat. “Media adalah amplifier atau speaker bagi data-data dan produk statistik kami. Kami sangat berterima kasih atas dukungan media,” ujar Dian.
Dian menjelaskan, BPS memikul amanah besar menyediakan data berkualitas untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Seluruh proses penyusunan data mengikuti standar internasional melalui Generic Statistical Business Process Model (GSBPM), mulai dari desain, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga evaluasi.
Untuk menjaga independensi, BPS diawasi oleh dua pihak:
– Forum Masyarakat Statistik: gabungan akademisi dan lembaga independen.
– Lembaga internasional: memastikan statistik Indonesia dapat dibandingkan dengan negara lain.
Dian memaparkan bahwa BPS memiliki tiga jenis sensus nasional yang dilaksanakan sesuai periode tertentu, termasuk Sensus Ekonomi 2026 yang akan segera berjalan.
Selain itu, BPS juga rutin melakukan berbagai survei sepanjang tahun, mencakup rumah tangga hingga pelaku usaha. Survei ini menghasilkan indikator penting seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga perkembangan industri.
Namun, Dian mengakui tantangan di lapangan masih besar. “Kadang petugas kami datang untuk pendataan saja masih ditolak atau diarahkan ke tetangga. Padahal tinggal jawab. Apalagi jika masyarakat harus melaporkan data sendiri seperti di Jepang,” jelasnya.
Dian menekankan bahwa data statistik harus digunakan secara objektif oleh semua pihak, baik pemerintah maupun media, dalam merumuskan kebijakan. “Data menghasilkan informasi. Informasi menjadi pengetahuan. Dan dari pengetahuan itu lahirlah kebijakan yang berkualitas,” tegasnya.(*)
