JAKARTA – Akademisi Hukum Tata Negara Feri Amsari akhir-akhir ini menjadi sorotan publik. Hal ini dipicu oleh tuduhannya terhadap Presiden Prabowo Subianto terkait isu yang disebutnya sebagai “kebohongan swasembada”.
Sorotan tersebut salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H. Muh Mabrur L. Banuna. Ia menilai narasi yang dibangun Feri cenderung menyesatkan publik karena minim data dan tanpa pemahaman teknis. Menurut Mabrur, pola demikian mirip dengan cara mafia pangan bekerja, yakni menciptakan keraguan agar publik kehilangan kepercayaan.
“Ini tanpa data, tanpa pijakan. Jadi publik wajar curiga kalau narasi demikian beragenda swasembada terlihat gagal,” tegas Mabrur.
Ia menilai pernyataan Feri bukanlah kritik, melainkan insinuasi opini di luar kompetensinya sebagai akademisi hukum. “Beda pendapat dan kritik sah saja, tapi argumen tetap harus dibangun di atas data, fakta, dan kompetensi,” ujarnya blak-blakan.
Mabrur menegaskan bahwa dalam kondisi produksi naik, stok melimpah, dan penindakan masif, tudingan bahwa swasembada adalah kekeliruan tidaklah benar. Ia menyebut data resmi justru menunjukkan produksi beras nasional tahun 2025 menguat hingga 34,69 juta ton. Bahkan, lembaga internasional seperti FAO dan USDA menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan Asia.
Menurutnya, narasi yang meremehkan capaian pangan berbahaya karena membuka ruang bagi kepentingan lama, ketergantungan impor, dan distorsi pasar. “Pertanian itu bukan cuma soal luas lahan. Ada air, benih, pupuk, teknologi, manajemen. Ini bukan panggung opini bebas tanpa tanggung jawab,” katanya.
Mabrur juga mengapresiasi capaian swasembada pangan yang merupakan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, distribusi pupuk subsidi, hingga penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) bagi petani. “Yang kerja di lapangan paham ini. Yang tidak pernah turun, biasanya paling lantang menyimpulkan. Polanya selalu sama,” ucapnya.
Alih-alih mencari kesalahan, Mabrur menekankan pentingnya mengawal capaian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Ia mengingatkan bahwa politik kebencian sudah tidak relevan lagi. “Sudahlah. Politik kebencian tidak perlu lagi. Sekarang waktunya bersatu, bekerja untuk rakyat. Kalau ada capaian baik, hargai. Jangan kita disibukkan bangun narasi yang sesat,” tutupnya.(*)
