KILASSULAWESI.COM,POLMAN — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa 14 April, melalui video conference (vicon). Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) masih fokus pada persoalan penanganan kemiskinan. Vicon yang dipimpin langsung Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar diikuti seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Bagian serta Bappeda Provinsi Sulbar, Junda Maulana.
Dalam sambutannya, Bupati Polman dua periode itu menyampaikan, pemerintah telah melakukan beberapa percepatan pembangunan dan terbukti beberapa kali daerahnya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kemudian menjadi tolak ukur pekerjaan pemerintah daerah. “Kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta musrenbang tahun 2020, walaupun dilaksanakan via vicon namun tidaklah menjadi penghalang bagi kita semua untuk kedepannya melaksanakan semua perencanaan kita,” kata Andi Ibrahim.
Ibrahim menegaskan, semua aspek pembangunan telah kita ikutkan dalam perencanaan ini, termasuk DPRD yang kali ini kita lihat juga ikut dalam percepatan pembangunan. “Saya harap DPRD jangan hanya melihat angka akhirnya melalui pembangunan, akan tetapi lihatlah semua prosesnya, karena dalam angka itu ada progres didalamnya,”tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Polman Jufri Mahmud mengatakan, pihaknya sangat mensuport tema pelaksanaan musrenbang tahun ini yakni ‘ Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas Didukung oleh Penguatan Sumber Daya Manusia, Daya Saing Usaha dan Infrastruktur’. Tema ini, kata Jufri, memberikan harapan besar ditengah kegelisahan kita akan fakta-fakta bahwa presentase penduduk miskin. Dimana Kabupaten Polewali Mandar paling tinggi dibandingkan kabupaten lain di Sulbar yaitu 15,60, meski ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya 15,97.
Presentase penduduk miskin rata-rata di Provinsi Sulbar 11,02. Begitu juga dengan IPM Polewali Mandar, 63,74, paling rendah dibanding Kabupaten lain di Sulbar. ” Maka tema ini akan dapat tercapai jika kita konsisten dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,”ujarnya. Dalam Musrenbang ini, Jufri Mahmud mengingatkan agar perencanaan pembangunan musrembang dan penyusunan RKPD harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lebih partisipatif. “Pertimbangkan usul dan saran dari seluruh stakeholder. Serta fokus pada tujuan dan sasaran sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Polman Tahun 2019-2024,”harap Ketua DPRD Polman.
Layangkan Kritik
Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar sebelum menutup pelaksanaan musrenbang tahun 2020 pun melayangkan kritikan pedas kepada DPRD Polman. Dewan dinilainya lamban dalam melakukan pembahasan anggaran. Namun, kritikan tersebut langsung dibantah oleh Ketua DPRD Polman, Jufri Mahmud yang menegaskan, jika kelambanan tersebut tak lepas dari lambannya pihak eksekutif menyerahkan KUA PPAS. “Kalau mau cepat teman-teman DPRD membahas anggaran, harusnya juga pihak eksekutif bisa menyerahkan KUA-PPAS tepat jadwal dan tepat waktu,”ungkapnya.
Jufri kembali berharap agar proses dan output dari musrenbang bisa optimal. Dan prinsip-prinsip dasar dalam proses perencanaan pembangunan, harus berpegang pada transparansi, partisipatif dan kontinew serta inovatif. “Moga ini tentu akan menjadi landasan dalam menyusun perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021,”tutupnya.(win)
